AKTUALONLINE.co.id – MEDAN ||| Program Asta Cita pemberantasan korupsi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum sepenuhnya terealisasi. Salah satu rencana strategis, yakni pembangunan penjara khusus bagi koruptor, hingga kini masih sebatas wacana, meskipun penindakan terhadap pelaku korupsi terus berjalan.

Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) mendorong Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar segera mengalokasikan anggaran untuk merealisasikan pembangunan lembaga pemasyarakatan khusus tersebut.

“Menteri Keuangan harus segera menyiapkan anggaran pembangunan penjara khusus koruptor agar Asta Cita pemberantasan korupsi Presiden Prabowo dapat berjalan optimal,” ujar Ketua DPW FABEM Sumatera Utara, Rinno Hadinata, saat ditemui di Livory Coffee, Jalan Sei Serayu, Medan, Jumat (3/4/2026).

Menurut Rinno, upaya pemberantasan korupsi saat ini telah berjalan melalui Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga ke daerah. Namun, untuk memperkuat komitmen tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo dalam rapat kabinet pada April 2025, diperlukan langkah konkret berupa pembangunan penjara khusus koruptor.

Ia menyebutkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan penjara tersebut telah disiapkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), sehingga saat ini yang menjadi kendala utama adalah belum tersedianya alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan.

“Informasi yang kami terima, dokumen perencanaan sudah lengkap di Kementerian Imipas. Tinggal bagaimana Kementerian Keuangan dapat segera mengalokasikan anggaran untuk merealisasikannya,” jelas Rinno.

Rinno juga menyoroti maraknya praktik korupsi yang terjadi di berbagai tingkatan jabatan, mulai dari level desa hingga pusat. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketahanan negara dari dalam.

“Korupsi yang terjadi dari level terbawah hingga tertinggi sangat berbahaya dan dapat merusak sistem pemerintahan serta ketahanan negara,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa Menkeu Purbaya diharapkan dapat bergerak cepat mendukung program prioritas Presiden, mengingat pemerintahan Prabowo Subianto telah memasuki tahun kedua.

“Kami yakin Menteri Keuangan memiliki komitmen antikorupsi. Harapannya, tahun ini pembangunan penjara khusus koruptor dapat segera direalisasikan. Untuk lokasi, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden dan Menteri Imipas, apakah di Nusakambangan atau wilayah lain di Indonesia,” tutup Rinno. ||| Rait