AKTUALONLINE.co.id — BENGKALIS ||| Menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, seluruh aparatur desa di Kabupaten Bengkalis harus menelan kenyataan pahit. Hingga pertengahan Maret 2026, gaji yang seharusnya mereka terima setiap bulan belum juga dibayarkan.
Kondisi ini terjadi karena anggaran desa yang bersumber dari transfer pusat melalui kas daerah Kabupaten Bengkalis belum kunjung tersalurkan. Akibatnya, para aparatur desa kini menghadapi ketidakpastian di tengah kebutuhan yang meningkat menjelang hari raya.
Sejak Januari hingga Maret 2026, aparatur desa belum menerima gaji. Situasi ini membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih harga bahan pokok yang terus meningkat.
Salah seorang aparatur desa mengaku kebingungan menghadapi kondisi tersebut. Ia mengatakan, bukan hanya dirinya, tetapi seluruh perangkat desa mengalami hal yang sama.
“Untuk membeli baju Lebaran anak-anak saja sudah sangat sulit. Kalau dana ini tidak segera cair, kami hanya bisa berlebaran seadanya,” ujarnya dengan nada sedih.
Suasana di kantor-kantor desa pun berubah. Jika biasanya menjelang Lebaran aktivitas pelayanan meningkat, kini justru diwarnai keluhan para perangkat desa yang belum menerima haknya.
“Jangankan THR, gaji pokok saja sejak awal tahun belum kami terima,” ujar seorang perangkat desa di Kecamatan Bukit Batu yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (16/3/2026).
Hal senada disampaikan N, seorang Sekretaris Desa (Sekdes) di kecamatan yang sama. Ia berharap ada solusi dalam waktu dekat agar kebutuhan keluarga menjelang Lebaran dapat terpenuhi.
“Anak-anak ingin merayakan Lebaran dengan layak, tapi kami belum tentu bisa memenuhi itu. Kami hanya berharap ada kejelasan dalam beberapa hari ke depan,” katanya.
Terhentinya pembayaran gaji ini berkaitan dengan belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2026. Dana tersebut merupakan bagian dari APBD yang tahun ini mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Sejumlah pejabat daerah menyebutkan, kemampuan fiskal Kabupaten Bengkalis menurun signifikan. Bahkan, APBD tahun 2026 disebut menyusut hampir setengah dibandingkan tahun sebelumnya. Dampaknya, sejumlah program daerah tertunda, termasuk pembayaran gaji aparatur desa.
Tokoh masyarakat Bengkalis, Effendi, menilai kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan kebijakan. Menurutnya, efisiensi anggaran seharusnya tidak mengorbankan pelayanan dasar di tingkat desa.
“Aparatur desa adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Jika mereka tidak digaji berbulan-bulan, tentu akan berdampak pada pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak ekonomi yang mulai terasa di masyarakat. Aparatur desa selama ini turut menggerakkan ekonomi lokal melalui aktivitas belanja di warung dan pasar.
Seorang pedagang sembako di Kecamatan Siak Kecil, Lina, mengaku penjualannya menurun drastis menjelang Lebaran tahun ini.
“Biasanya perangkat desa belanja kebutuhan Lebaran di sini. Sekarang banyak yang hanya melihat-lihat saja, karena gaji mereka belum keluar,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis, Ismail, menjelaskan bahwa dana transfer ke desa memang belum dapat disalurkan akibat keterbatasan keuangan daerah.
“Hal ini sudah dijelaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kepada seluruh pemerintah desa dalam rapat koordinasi yang difasilitasi Dinas PMD,” jelasnya.
Ia menambahkan, BPKAD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus berupaya mencari solusi agar pembayaran dapat segera direalisasikan.
Sementara itu, Kepala BPKAD Bengkalis, Aready, menyebut pihaknya masih menunggu dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya dana bagi hasil.
“Kami masih menunggu dana dari pusat. Jika sudah diterima, akan segera kami salurkan ke desa. Kami upayakan sebelum hari raya dapat dibayarkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Bengkalis, dr. Ersan Saputra, yang juga penanggung jawab keuangan daerah, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui telepon maupun pesan singkat.
Meski demikian, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih menunggu pencairan dana dari pemerintah pusat. ||| Saf