AKTUALONLINE.co.id TULUNGAGUNG |||
Ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) menduduki kantor DPRD Tulungagung, Rabu (11/2/2026). Alih-alih merayakan status baru sebagai ASN, mereka justru menjerit karena pendapatan anjlok drastis hingga hanya ratusan ribu rupiah per bulan.
Sekretaris PGRI Tulungagung, Suryono, menyebut perubahan status dari honorer ke PPPK PW menjadi “jebakan kesejahteraan”. Guru bersertifikat pendidik yang dulu bisa mengantongi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Rp1,5 juta per bulan kini kehilangan hak tersebut. “Ironis, kami dituntut mencetak SDM unggul, tapi dapur guru tak lagi bisa mengepul,” tegasnya.
Data keras (angka gaji yang bikin panas):
– Guru SD PPPK PW: Rp350.000/bulan
– Guru SMP PPPK PW: Rp400.000/bulan
Tanpa tunjangan tambahan.
PGRI mencatat lebih dari 600 guru kini terjebak dalam kondisi ini.
Dalam audiensi dengan Komisi A DPRD, PGRI melayangkan empat tuntutan:
1. Kenaikan upah sesuai standar hidup layak.
2. Realisasi PPPK angkatan 2023 yang tertunda.
3. Kepastian fasilitas tabungan perumahan.
4. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) 100% dan gaji ke-13 tanpa diskriminasi.
Ratusan guru menunggu di luar gedung, berharap RDP bukan sekadar formalitas. “Kami menunggu hasil nyata. Jangan biarkan status ASN hanya jadi label, sementara perut guru dibiarkan kosong,” ujar salah satu peserta aksi.||| Dodik S
Editor : Zul