Aktualonline.co.id-Deli Serdang
Pihak kejaksaan Negeri Deli Serdang harus ekstra hati-hati hati terhadap pemkab Deli Serdang yang memberikan data terkait tindak pidana korupsi oleh oknum pejabat di jajarannya.
Tentu saja, pemberian data tersebut dilakukan ini pertama kali bupati di jabat oleh anak seorang rezim yang nota benenya almarhum orang tuanya sewaktu menjabat sebagai bupati Deli Serdang dua periode yakini tahun 2004 hingga 2014 yang meninggalkan dosa atau utang kepada rekanan sebanyak 179 milyar.
terkait laporan yang dilakukan tersebut terhadap.oknum oknum yang ada di dinas badan pendapatan daerah (bapemda) sepertinya ada kasus besar yang mereka tutupi.
Menurut tokoh pemuda Deli Serdang Deni mengakui bahwa pemberian data yang dilakukan inspektorat kepada pihak kejaksaan ada kejanggalan yang terjadi sehingga kuat dugaan ini hanya modus menutupi kasus yang lebih besar terjadi.” Kita curiga ini ada kaitannya dengan kasus besar yang mereka tutupi .” Bilangnya
Selain itu juga, bahwa semenjak kejaksaan agung (kejagung) melakukan langkah langkah bersih bersih dijajaranya dan mengangkat harli Siregar SH ,Mhum menjadi kepala kejaksaan tinggi Sumatera Utara (katisu) peta penegak hukum mulai berubah apalagi tentang kabupaten Deli Serdang yang selama ini terkenal kasus korupsi selalu mandak dan belum tersentuh hukum terkhusus bagi kalangan pejabatnya.” Lihat aja saat ini kasus korupsi proyek tender dan penunjukan langsung di monopoli mafia proyek apakah ini bukan korupsi.” Sebutnya
Selain itu, kini ada permainan yang lebih menarik lagi oknum pejabat yang memiliki kekuasaan di dinas plat merah ini pihak kejaksaan harusnya mencari tau tentang adanya pemotongan tunjangan ASN yang dilakukan dengan cara absensi dan dana pemotongan tersebut kemana perginya kalau masuk ke kas pemkab gak masalah akan tetapi kalau masuk ke kantong pribadi berapa pendapatnya perbulan kita contoh aja kalau jumlah ASN di pemkab Deli Serdang ada 3000 orang x 100 rb aja setiap ASN dipotong makanya jumlahnya apakah hasilnya milyaran.
Jadi kita sebagai masyarakat masih yakin bahwa kejaksaan lubuk pakam dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum sudah mengetahui dan mencium adanya bau tak sedap akan tetapi masyarakat masih menunggu langkah pihak kejaksaan melakukan gebrakan yang membuat warga Deli Serdang terkejut dengan pengungkapan yang mereka lakukan.
Hal senada juga diungkapkan Drs. Gandi Parapat adalah seorang aktivis dan Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) untuk Sumatera Utara (Sumut) mengakui hampir sama dengan yang dikatakan tokoh pemuda Deli Serdang ini bahwa pemberian data terkait oknum pejabat yang ada di pemkab Deli Serdang terhadap pihak kejaksaan ini baru terjadi akan tetapi sebaliknya apa sebenarnya terjadi
” Ini ada momen besar yang di tutup tutupi karena diketahui saat ini politik pencitraan sedang giat giatnya dilakukan bupati Deli Serdang di media sosial .” Cetusnya.
Dibilang gandhi lagi, pihaknya sangat mendukung langkah yang dilakukan pemkab ini guna menghabisi para oknum oknum koruptor yang berada di balik jabatanya akan tetapi kenapa hanya oknum di bapemda aja yang dilaporkan apakah di dinas lain apa gak ada sehingga dalam membongkar kasus kasus korupsi lainnya masih hanya sebatas satu dinas saja sedangkan seperti dinas pendidikan, cipta karya atau Pupr,kesehatan dan lainnya apakah mereka sudah bersih.gom