Kolase foto DPO Christoph Munthe dan pengumuman resmi DPO dari Polres Tebing Tinggi. (Foto: Ist/Aktual Online)
AKTUALONLINE.co.id – Tebing Tinggi || Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Christoph Munthe masuk daftar merah Daftar Pencarian Orang (DPO). Bulan depan status buronan disandangnya genap 4 tahun. Ia terlibat sebagai otak pelaku dalam kasus pencurian rel kereta api milik PT. KAI yang berusaha ditutupi kepolisian.
Mulai dari tidak dipublikasikannya pengumuman DPO DPO/107/X/2021/Reskrim tanggal 4 Oktober 2021, mengendalikan opini publik dengan keterangan bohong lewat media massa, hingga berondok di dalam ruangan dengan alasan sibuk.
Bak kado istimewa, Polres Tebing Tinggi membantunya menerbitkan SKCK untuk syarat administrasi pencalonannya sebagai caleg saat Pemilu 2024 silam. Christoph Munthe tidak ditangkap, ia kini menjadi dewan dan menampakkan diri di hadapan polisi seperti warga sipil tanpa masalah hukum.
Kapolres Tebing Tinggi AKBP Simon Paulus Sinulingga tidak mampu menjelaskan perkara status DPO serta ketidakmauan mereka menangkap buronan tersebut.
AKP Sahri Sebayang selaku eks Kasatreskrim yang pernah membantu buronan tersebut lewat permohonan restoratif justice B/1833/VIII/Res.1.B/2024/Reskrim tanggal 3 Agustus 2024 kini telah dipindahkan ke Polda Sumut tanpa diberi sanksi. Sementara penggantinya AKP Budi Sihombing belum mau berkomentar.
Praktisi Hukum Jauli Manalu menilai bahwa stigma buruk publik terhadap polisi terjadi akibat ketidak profesional anggotanya sendiri seperti yang terjadi di Polres Tebing Tinggi.
Imbas kinerja buruk segelintir oknum, pekerjaan polisi bergeser ke agenda bagi-bagi sembako maupun kegiatan pendekatan diri sejenis untuk mencari simpati.
Padahal, jika laporan atau kasus hukum yang diadukan masyarakat ditangani saja secara baik tanpa embel-embel maka publik secara otomatis akan menaruh kepercayaan besar.
“Apa lagi ditunggu pak. Tangkaplah. Kan yang menjadikan Christoph Munthe jadi buronan adalah Polres Tebing Tinggi,” desaknya.
Status DPRD itu menurutnya tidak menjadi jaminan seseorang bisa lepas dari jeratan hukum atas pidana yang dilakukan kecuali polisi dan oknumnya telah bermain mata.
Polisi yang benar dalam menindak oknum anggota dewan dapat dilihat di Tapanuli Selatan. Seorang anggota DPRD bernama Eddi Sulam Siregar langsung dicokol polisi karena menjadi provokator pengeroyokan di PLTA Marancar.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Aktual Online, tidak maunya Polres Tebing Tinggi menangkap DPO Christoph Munthe disebabkan ada pengusaha kuat berinisial AB di belakangnya.|| Prasetiyo