Ketua KPU Deli Serdang Relis Yanti Panjaitan dan surat panggilan Ditreskrimsus Polda Sumut. (Foto: Ist/Aktual Online)
AKTUALONLINE.co.id – Medan || Polda Sumut melalui Kasubdit Penmas Polda Sumut AKBP Siti Rohani Tampubolon berusaha menutupi kasus manipulasi anggaran Rp2,3 miliar dana Pilkada KPU Deli Serdang denga melempar bola panas ke Kejari.
Lewat keterangannya yang hemat penjelasan, AKBP Siti Rohani Tampubolon tidak menginformasikan soal pemeriksaan terhadap KPU Deli Serdang pada 21 Agustus 2025 di Ditkrimsus Polda Sumut.
“Dumas tersebut masuk ke Polda tgl 24 Juli 2025 terkait manipulasi dana kampanye di Kabupaten Deli Serdang, Dumas tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Ditkrimsus Polda Sumut dengan melakukan kordinasi ke APIP Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Inspektorat Deli Serdang menyampaikan dumas tersebut sudah lebih dahulu ditangani oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang,” ungkapnya, Rabu (10/9/2025) siang.
Sementara itu Praktisi Hukum Jauli Manalu mengatakan bahwa pernyataan AKBP Siti Rohani Tampubolon sangat mencurigakan. Pasalnya, komentar miliknya berisi pesan satu arah dan harus diterima publik.
Bahkan, jikapun pernyataan itu bisa diterima maka akan timbul pendapat bahwa Ditkrimsus sangat ceroboh karena masih membuat pemanggilan kepada KPU Deli Serdang usai mengetahui kasusnya ditangani Kejari.
“Kita patut curiga. Karena penjelasannya separuh-separuh. Kan bidangnya penerangan. Harusnya dijelaskan secara detil. Saya percaya semua polisi itu cerdas. Sebelum menangani perkara atau melakukan panggilan, ia akan berkoordinasi dengan APIP jika menyangkut pejabat. Bukan langsung memanggilnya. Nah, Polda kan ada buat pemanggilan. Hasilnya apa. Mengapa tidak dijelaskan,” ungkap Jauli Manalu.
Diketahui, total Rp2,3 miliar yang diduga dimanipulasi terdiri dari biaya komunikasi Rp430 juta, biaya cetak sertifikat penyelenggara Pemilu Rp300 juta, biaya pengadaan pengelolaan logistik Rp512 juta, serta biaya debat calon Bupati dan Wakil Bupati Rp1,1 miliar.|| Prasetiyo/Antoni Pakpahan