Aktualonline.co.id-DeliSerdang-
Sejumlah tokoh serta kalangan praktisi hukum mendukung gebrakan bupati Deli Serdang dr Asriludin Tambunan guna menghapus dan merumahkan seluruh pegawai honorer yang ada di pemkab Deli dengan tujuan efisiensi anggaran.
Menurut praktisi hukum Irawadi Harahap SH, CPM mendukung sepenuhnya langkah bupati Deli Serdang merumahkan seluruh pegawai honorer tahun 2023 – 2025 karena melanggar surat Keputusan ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Tentu saja, pengangkatan pegawai honorer ini selain melanggar aturan Mendagri juga syarat dengan gratifikasi sehingga harus di ungkap.” Segera lakukan langkah tegas pak bupati jangan anggarkan lagi untuk gaji mereka karena saat ini warga menunggu gebrakan yang anda lakukan.” Terang mantan kabag hukum DPRD Deli Serdang era tahun 2017 – 2020.
Dijelaskan mantan kabag hukum lagi, bahwa langkah yang diambil bupati ini sudah cukup heboh dan sangat bagus karena berjalan di jalan aturan yang ditetapkan. Namun karena melibatkan banyak orang orang besar yang bermain di dalam perekrutan mereka sehingga nantinya akan terbongkar dan lihat aja mereka itu kini kepanasan ada apa semua itu kalau mereka merekrut para honorer itu dengan tak ada embel embelnya pastinya mereka gak perlu kepanasan dan bukan sebaliknya.
Jadi sebaliknya dan himbauan kepada masyarakat kalau ada yang mengiming iming jangan mau apalagi tentang pegawai honorer karena sudah ada larangan dari Mendagri dan bupati serta meminta bupati Deli Serdang agar segera memeriksa kepala OPD yang beriman dan masih menerima pegawai honorer.” Ini gak gratis pak bupati pasti ada sesuatu dan segera tindak mereka dan berdampak bagi bapak sendiri .” Sebutnya
Hal senada juga diungkapkan wakil ketua Grib Deli Serdang Dani Aulia ST di dampingi ketua KWPDS Sawaludin Lubis mengakui siap mendukung langkah tegas bupati guna melakukan pemutusan kontrak para pegawai honorer karena melanggar aturan yang telah ditetapkan Mendagri dalam aturan.” Makanya jangan bermain api karena bupati kali ini beda dengan sebelumnya yang tegas dan berani.” Imbuhnya
Ditambahkan sawal lagi, kita minta kepada penegak hukum kejatisu agar membongkar praktek jual beli mafia pegawai honorer ini karena biar masyarakat jangan jadi korban akibat sulitnya pekerjaan saat ini dan dalam waktu dekat kita akan membuka posko pengaduan pegawai honorer.gom