AKTUALONLINE.co.id Medan ll Kabar telah dibatalkannya kontrak pekerjaan rancang bangun jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara atau populer dengan proyek multiyears Rp2,7 triliun bukan menjadi kabar baik bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya pihak yang terlibat dalam pengerjaannya. Diputus atau tidak diputusnya kontrak dengan PT. Waskita Karya bersama PT. Pijar Utama, dan PT. SMJ (KSO), tetap 18 nama akan masuk daftar panggil KPK.
Dibeberkan Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (Marak) Sumatera Utara, Arief Tampubolon, Selasa (2/5/2023) kedelapan belas nama tersebut adalah Gubernur Sumatera Utara, Kepala Bappeda Sumut inisial HL, Kepala BPKAD Sumut inisial IS, Kadis BMBK Sumut inisial BP, Kepala Biro BPBJ Sumut inisial M, Mantan PJ Sekda dan mantan PJ Sekwan DPRD Sumut inisial AL, Ketua DPRD Sumut inisial BG, Wakil Ketua DPRD Sumut inisial RS, broker inisial W, L, serta S, Ketua Tim Ahli Kontrak inisial AFT, PJ SVP Infrastrukture II Division PT Waskita Karya inisial L, Direktur PR SMJ inisial ADP, Direktur PT. Pijar Utama inisial AY, Direktur PT. Citra Diecona inisial SS, KPA inisial MH, juga HS.
Arief berani mengungkap kedelapan belas nama tersebut karena telah masuk dalam laporan KPK. Sejak awal, ia juga sudah mengendus adanya permainan dalam proyek tersebut. Mulai dari pengkondisian pemenang panitia lelang karena dugaan suap oleh broker ke sejumlah OPD, pemaksaan anggaran multiyears tanpa payung hukum, hingga pembayaran sebesar 37 % atau Rp10 miliar dari total anggaran Rp29 miliar, padahal pekerjaan baru selesai 29% dalam waktu 18 bulan.
“Proses KSO itupun terjadi sangat kuat dugaan suapnya ke broker dan sejumlah kepala OPD. Informasinya, dari KSO itu para broker diduga mendapatkan fee sebesar Rp 10 miliar, dan sejumlah Kepala OPD mendapat Rp 3 miliar untuk dibagi rata,” ungkapnya.
Arief juga membuka fakta bahwa mafia proyek ini memiliki peranan yang cukup penting dalam menemukan PT. Waskita Karya, PT. Pijar Utama dan PT. SMJ sehingga terjadi KSO. Bahkan Kepala Bappeda Sumut Hasmirizal dituding pihak yang menjalin komunikasi kepada broker.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Bappeda Sumut inisial HL yang dihubungi www.aktualonline.co.id belum mau memberikan komentar apapun terkait tuduhan yang diarahkan kepada dirinya terebut.||| Prasetiyo
