AKTUALONLINE.co.id – JAKARTA || Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Raihan tersebut sekaligus menandai keberhasilan Kemnaker mempertahankan opini WTP selama empat tahun berturut-turut.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemnaker dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar bentuk penilaian administratif, melainkan cerminan komitmen seluruh insan Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab.
“Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi perwujudan komitmen seluruh insan Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab,” ujar Afriansyah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (Ditjen PKN III) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Afriansyah menegaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak membuat Kemnaker berpuas diri. Sebaliknya, kementerian akan terus memperkuat tata kelola keuangan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, serta pembenahan administrasi barang milik negara di seluruh unit kerja.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kemnaker untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
“Saya berharap perolehan opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akhsanul Khaq, mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
“Kementerian dan lembaga harus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” tegasnya.
Selain itu, Akhsanul juga menekankan pentingnya konsistensi kementerian dan lembaga dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Menurutnya, tindak lanjut yang berkesinambungan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
“Tindak lanjut yang konsisten atas rekomendasi pemeriksaan adalah bagian krusial dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” pungkasnya. || Red
