AKTUALONLINE.co.id | HUMBANG HASUNDUTAN — Sebanyak 47 unit Hunian Tetap (Huntap) akan dibangun bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) pada tahun 2026.
Rencana pembangunan tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Bantuan Pembangunan Hunian Tetap bagi masyarakat terdampak pascabencana di wilayah Sumatera, Selasa (8/9/2026).
Rakor tersebut diikuti Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan P. Nababan bersama sejumlah perangkat daerah terkait secara daring dari Kantor Bupati Humbahas, Bukit Inspirasi, Doloksanggul.
Rapat dipandu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat dan perwakilan lintas sektor lainnya.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai hal terkait rencana dan dukungan pemerintah terhadap pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak bencana, termasuk langkah percepatan penanganan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera.
Bupati Humbahas Dr. Oloan P. Nababan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian serta dukungan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdampak bencana.
Menurutnya, dukungan pembangunan Huntap tersebut menjadi bagian penting dalam upaya percepatan pemulihan masyarakat pascabencana, khususnya dalam penyediaan tempat tinggal yang layak bagi warga terdampak.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Humbang Hasundutan Anggiat Simanullang menjelaskan, pembangunan 47 unit Huntap tersebut akan dilaksanakan di dua lokasi.
Sebanyak 30 unit Huntap akan dibangun di Desa Sampetua, Kecamatan Onan Ganjang. Sementara 17 unit lainnya akan dibangun di Desa Pulo Godang, Kecamatan Pakkat.
“Untuk tahun ini akan dibangun 47 unit Huntap. Saat ini masih dalam proses lelang,” jelas Anggiat.
Pembangunan Huntap tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak bencana untuk kembali memiliki tempat tinggal yang layak sekaligus mendukung proses pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak. || Agus Juntak
