AKTUALONLINE.co.id – Medan II Seluruh masyarakat berakal di Indonesia mendesak agar DPR RI menyegerakan dilaksanakannya hak angket, sebagai pembuktian dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
Pernyataan ini ditegaskan Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut, Gandi Parapat mengingat telah rusaknya tatanan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.
“Masyarakat merasakan keanehan dan takut atas berita-berita kecurangan Pilpres seperti tidak bermoral atau melanggar etika yang mengucurkan dana bansos Rp496 T tanpa persetujuan DPR demi mendukung salah satu paslon,” tegas Gandi, Selasa (11//2024) siang.
Bagi para masyarakat yang selama ini mengira hak angket adalah upaya penjegalan politik terhadap salah satu paslon capres, Gandi mengimbau agar tidak terus membekukan otak dan mulailah menganalisis fakta keresahan sosial yang satu persatu mulai menghantui.
Bahkan, jika Presiden Joko Widodo merasa tidak melakukan kesalahan maka hak angket menjadi jalan dalam membersihkan nama baiknya.
“Presiden Jokowi kami harap harus mendorong semua DPR RI agar segera menggelar hak angket guna membersihkan namanya dan keluarganya.Jadi Hak Angket sangat penting digelar agar tidak menambah kecurigaan dan menenangkan situasi atau pemikiran masyarakat luas,” tutupnya. II Prasetiyo
