AKTUALONLINE.co.id | BENGKALIS — Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyampaikan jawaban atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Nota Keuangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis, Selasa (22/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, didampingi Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Misno. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Bengkalis yang diwakili Wakil Bupati Bengkalis, Dr. H. Bagus Santoso.
Dalam penyampaiannya, Bagus Santoso menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai pandangan, saran, dan masukan yang telah disampaikan.
Menurutnya, berbagai masukan dari fraksi DPRD memiliki peran penting dalam menyempurnakan kebijakan penganggaran daerah agar semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika dan tantangan pembangunan.
“Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan senantiasa mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan berpedoman pada skala prioritas, urgensi program, kapasitas fiskal daerah, serta kebutuhan masyarakat,” ujar Bagus.
Ia menegaskan, setiap alokasi anggaran dalam APBD harus diarahkan untuk menghasilkan capaian yang konkret, memberikan manfaat yang terukur, serta mendukung pembangunan yang dapat dirasakan secara adil dan merata oleh masyarakat.
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Erwan, S.Sos., Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan sependapat untuk terus mempertajam perencanaan dan pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas, kebutuhan masyarakat, serta karakteristik dan potensi wilayah.
Pada sisi pendapatan, pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan berbagai potensi daerah, termasuk evaluasi dan optimalisasi objek retribusi sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kondisi masyarakat.
Sementara itu, menanggapi pandangan Fraksi NasDem yang disampaikan Ahmad Husein, S.Pd., pemerintah daerah sepakat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, pengendalian, serta sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Karena itu, koordinasi dan komunikasi akan terus diperkuat pada setiap tahapan, mulai dari pembahasan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi anggaran.
Pemerintah daerah juga berkomitmen memastikan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, terukur, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra yang disampaikan Tantowi Saputra Pangaribuan, pemerintah daerah menegaskan bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus menjadi instrumen untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kebutuhan masyarakat, memperkuat pencapaian prioritas pembangunan, serta memastikan ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai.
Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, setiap perubahan anggaran tetap akan diarahkan berdasarkan skala prioritas, urgensi, kemampuan keuangan daerah, serta manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.
Selanjutnya, menjawab pandangan Fraksi PKS yang disampaikan Hj. Zahraini, B., S.Pd., M.Pd., pemerintah daerah menyatakan bahwa penyesuaian anggaran tetap memperhatikan keberlangsungan pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik.
Perubahan alokasi anggaran akan dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan evaluasi pendapatan, kebutuhan belanja, serta prioritas pembangunan daerah.
Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi dalam restrukturisasi belanja. Setiap penambahan, pengurangan maupun pergeseran anggaran akan disampaikan melalui mekanisme dan dokumen sesuai ketentuan, termasuk dasar perubahan, target keluaran, serta manfaat yang diharapkan.
Menanggapi pandangan Fraksi PKB yang disampaikan Hardianto terkait kualitas perencanaan dan pembahasan perubahan APBD, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen menyediakan data dan informasi secara transparan.
Pemerintah daerah memastikan setiap program dan kegiatan memiliki dasar perencanaan, indikator kinerja, target, serta kesiapan pelaksanaan yang memadai.
Terkait penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah menegaskan bahwa pembinaan, evaluasi, dan pengawasan akan terus diperkuat agar BUMD dan aset daerah dapat dikelola secara profesional, efektif, transparan, dan akuntabel.
Terhadap pandangan Fraksi Bintang Demokrat Karya yang disampaikan Tairan, S.H., mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah akan terus melakukan optimalisasi melalui peningkatan pengelolaan potensi pendapatan, intensifikasi dan ekstensifikasi sesuai kewenangan daerah.
Selain itu, perbaikan kualitas perencanaan dan proyeksi pendapatan akan dilakukan agar lebih realistis serta mendukung kesinambungan pelaksanaan APBD.
Terakhir, menanggapi pandangan Fraksi Amanat Perindo Persatuan yang disampaikan Laurensius Tampubolon, S.H., M.H., terkait empat gerbang utama pembangunan daerah, pemerintah sepakat bahwa pembangunan harus semakin merata, berbasis potensi wilayah, serta mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
Karena itu, penguatan sumber-sumber ekonomi daerah akan terus dilakukan guna mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan dari pemerintah pusat.
Sebagai daerah yang berada di wilayah terdepan dan berhadapan langsung dengan negara tetangga, Kabupaten Bengkalis memiliki peluang pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, serta sektor produktif lainnya.
Peluang tersebut akan terus didorong melalui pengembangan destinasi, peningkatan konektivitas dan infrastruktur pendukung, promosi, serta penguatan peran masyarakat dan dunia usaha.
Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRD pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan APBD yang ditetapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Setiap program harus memiliki arah yang jelas, manfaat yang terukur, serta pelaksanaan pembangunan yang mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis. || Safrizal
