AKTUALONLINE.co.id – TARUTUNG ||| Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., membuka secara resmi Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2027-2045 yang digelar di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan strategis tersebut menjadi langkah awal dalam merumuskan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapanuli Utara yang terintegrasi, komprehensif, dan berkelanjutan. FGD menghadirkan sejumlah narasumber nasional dari unsur legislatif, kementerian, akademisi, dan praktisi pembangunan guna memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk dua dekade mendatang.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara, Kartini Nahampun, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum tersebut menghadirkan sejumlah keynote speaker, yakni Anggota Komisi I DPR RI Musa Rajekshah, Anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ir. Restuardy Daud, M.Sc., Staf Khusus Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Posko Nasional Satgas PRR Sumatera Kemendagri Irjen Pol. Wahyu Bintono Haribawono, S.I.K., S.H., M.H., serta Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum RI Dr. Adenan Rasyid, S.T., M.T.
FGD dipandu oleh moderator Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng., Guru Besar UTA’45 Jakarta yang juga berkiprah di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum RI.
Dalam sambutannya, Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menegaskan bahwa penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata, melainkan harus menjadi panduan nyata dalam mewujudkan transformasi pembangunan Tapanuli Utara di masa depan.
“Forum ini bukan sekadar menyusun dokumen di atas kertas. Rencana induk yang kita susun harus menjadi jembatan transformasi daerah yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan jangka panjang Tapanuli Utara,” tegas Bupati.
Pada kesempatan tersebut, Bupati memaparkan sejumlah potensi daerah, tantangan pembangunan, serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapanuli Utara. Ia menyoroti tiga program unggulan daerah yang menjadi fokus pembangunan ke depan, yakni pengembangan Sentra Pertanian Modern, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah pusat, dunia usaha, investor, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan.
“Kami mengajak para pelaku industri dan investor untuk turut berpartisipasi membangun Tapanuli Utara. Dengan keterbatasan anggaran daerah yang kami miliki, dukungan investasi dan sinergi dengan pemerintah pusat menjadi sangat penting untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Bupati juga berharap forum tersebut menghasilkan berbagai rekomendasi konstruktif yang dapat memperkuat substansi Rencana Induk Pembangunan Daerah sehingga mampu menjadi pedoman pembangunan yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Sementara itu, Anggota DPR RI Musa Rajekshah menegaskan pentingnya memperkuat landasan hukum perencanaan pembangunan melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Induk Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2027-2045.
“Pemerintah pusat perlu memastikan adanya regulasi yang kuat dalam bentuk Perda agar arah pembangunan daerah memiliki kepastian hukum. Saya sangat mendukung inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ini dan siap menjembatani komunikasi dengan berbagai kementerian terkait,” kata Musa Rajekshah.
Menurutnya, langkah yang dilakukan Pemkab Tapanuli Utara merupakan inovasi yang berpotensi menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang yang lebih terarah.
Hal senada disampaikan Anggota DPR RI Sabam Rajagukguk yang memaparkan arah kebijakan pembangunan nasional sesuai Astacita Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pembangunan berjalan efektif dan saling mendukung.
“Pemerintah daerah harus menyelaraskan visi dan misinya dengan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, kolaborasi seluruh komponen dapat berjalan lebih optimal. Mari bergerak cepat, lengkapi data dan proposal yang dibutuhkan, dan saya siap mengawal hingga ke kementerian terkait,” ujar Sabam.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri terkait landasan hukum, metodologi, dan konsepsi penyusunan dokumen pembangunan daerah yang terintegrasi dan komprehensif. Ia menekankan pentingnya kesinambungan antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan dalam mewujudkan pembangunan yang efektif.
FGD tersebut dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., Dandim 0210/TU Letkol Kav Ronald Tampubolon, S.H., M.Han., Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara Dedy Frits Rajagukguk, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si., anggota DPRD, unsur Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelaku usaha, perwakilan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, serta pimpinan perangkat daerah dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan jangka panjang daerah, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Rencana Induk Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2027-2045 oleh Bupati bersama para perwakilan peserta dan pemangku kepentingan yang hadir.
Menutup kegiatan tersebut, Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak dalam satu visi dan frekuensi guna mempercepat terwujudnya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Daerah.
“Mari bersama-sama bergerak dalam satu frekuensi demi kemajuan Tapanuli Utara. Seluruh perangkat daerah harus mampu menerjemahkan rencana besar ini ke dalam program dan kegiatan sesuai tugas serta fungsi masing-masing sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Wakil Bupati.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk menyusun arah pembangunan yang visioner, terukur, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Tapanuli Utara yang maju, mandiri, dan sejahtera pada tahun 2045. ||| Agus Juntak
