AKTUALONLINE.co.id – BENGKALIS – Bupati Bengkalis, Kasmarni, secara resmi membuka kegiatan Asistensi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 yang bekerja sama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Senin (8/6/2026) di Ruang Rapat Dang Merdu Kantor Bupati Bengkalis.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dalam sambutannya, Bupati Kasmarni menyampaikan apresiasi kepada BPKP Provinsi Riau atas dukungan, pendampingan, dan asistensi yang selama ini diberikan dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah.
Ia menegaskan bahwa penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai budaya kerja seluruh perangkat daerah.
“SPIP bukan hanya sebuah kewajiban administratif, melainkan sistem yang harus melekat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Menurutnya, penerapan SPIP yang baik akan membuat program pemerintah berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, serta mampu menjaga aset daerah dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Bupati juga menekankan bahwa penguatan efektivitas pengendalian korupsi bukan sekadar untuk memenuhi indikator penilaian, tetapi merupakan kebutuhan mendasar dalam membangun birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut memaparkan hasil penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 oleh BPKP Provinsi Riau, di mana Kabupaten Bengkalis memperoleh skor SPIP sebesar 2,872, Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,866, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,378.
Meski demikian, Bupati Kasmarni optimistis bahwa melalui asistensi bersama BPKP, kualitas SPIP Terintegrasi dan efektivitas pengendalian korupsi di Bengkalis akan terus meningkat.
“Jadikan forum ini sebagai sarana untuk mengidentifikasi kelemahan dan mencari solusi perbaikan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” pesannya.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Evenri Sihombing, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Provinsi Riau Agung Tri Kartiwan beserta tim, Sekretaris Daerah Bengkalis, Inspektur Daerah Radius Akima, kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Bengkalis. ||| Safrizal
