AKTUALONLINE.co.id MEDAN ||| Korwil Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI), Gandi Parapat Sumut menyebut bahwa Pemprovsu telah kehilangan taring, sehingga tidak mampu melindungi masyarakatnya dari permainan jual beli juga skenario gusur menggusur yang ditengarai oleh PTPN II dan pengembang Ciputra grup.
Kiritik tajam ini dilontarkan Gandi, Jumat (2/6/2023) siang kepada www.aktualonline.co.id sebagai bentuk empatinya terhadap para korban konflik tanah di Desa Sampali yang dipaksa angkat kaki hanya karena alasan pembangunan proyek Deli Mega Land.
Jika memang tanah yang dipersoalkan tersebut harus dibayar, mengapa tidak ditawarkan kepada masyarakat yang memang telah lama bertempat tinggal di lokasi tersebut. Gandi curiga, bahwa saat ini Ciputra dan PTPN II lebih berkuasa dibanding pemerintah dalam persoalan jual menjual aset negara dengan mengesampingkan masyarakat.
“Okelah kalau itu aset PTPN II, tapi di sana sudah ada masyarakat. Kalau memang dijual mengapa tidak masyarakat yang ditawarin terlebih dulu. Kalau ditawari, saya juga mau beli. Kemana Pemprovsu ini kok hilang taring. Dulu saat kampanye sibuk jumpai masyarakat, sekarang saat masyarakat sulit tidak ada dibantu,” kesal Gandi.
Gandi mengingatkan, Pemprovsu atau PTPN II boleh saja tutup mata, memberi tali asih, mengerahkan personil Satpol PP dan berhasil menyingkirkan masyarakat. Tapi, disitulah doa terburuk masyarakat dihajatkan kepada pejabat terkait.
Di waktu yang semakin susah ini, masyarakat tidak terpikir lagi tentang cantiknya rencana pembangunan perumahan elit atau gedung-gedung megah yang nantinya tidak dapat mereka nikmati. Menurut Gandi, rakyat bisa makan, punya tempat tinggal dan dapat menyekolahkan anak adalah harapan sederhana yang terus diabaikan pemerintah.
“Untuk siapa itu nantinya Deli Mega Land, untuk apa dibangun gedug-gedung mewah, rumah elit. Sederhana saja maunya masyarakat, yaitu bisa makan, punya tempat tinggal, bisa sekolahkan anak, dan ini jangan diganggu. Apa dipikiran pemerintah ini. Jangan sok hebatlah, mau bangun ini itu tapi masyarakat susah,” cecar Gandi.
Sementara itu hingga berita ini diterbitkan, Direktur PTPN II, Irwan Perangin-angin melalui Humas PTPN II, Rahmad Kurniawan belum mau memberikan jawaban soal tidak adanya tawaran ke masyarakat untuk membayari tanah yang telah ditempati bertahun-tahun.||| Prasetiyo
