Today

Rabu, 18 November 2026

Pajak Kurang Rp514 Triliun, Pemerintah Diperingatkan Tak Cekik Dunia Usaha

Aishila

3

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo memberikan keterangan terkait upaya pemerintah mengejar kekurangan penerimaan pajak agar tidak membebani dunia usaha di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). (Foto: Parlementaria/DPR RI/Aktual Online)
Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo memberikan keterangan terkait upaya pemerintah mengejar kekurangan penerimaan pajak agar tidak membebani dunia usaha di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). (Foto: Parlementaria/DPR RI/Aktual Online)

AKTUALONLINE.co.id – Jakarta || Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Andreas Eddy Susetyo mengingatkan pemerintah agar tidak mencekik dunia usaha dengan beban perpajakan berlebihan saat mengejar kekurangan target penerimaan menjelang akhir tahun anggaran. Kebijakan fiskal dinilai wajib menjaga keseimbangan antara pemasukan negara dan napas pertumbuhan ekonomi pelaku usaha.

Berdasarkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.796,8 triliun atau tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, capaian tersebut baru menyentuh 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, sehingga pemerintah masih harus menutup kekurangan sekitar Rp514 triliun.

Dalam keterangannya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), Andreas menegaskan bahwa instrumen pajak memiliki peran ganda yang tidak boleh dijalankan secara timpang dengan mengorbankan kelangsungan bisnis.

“Yang pertama kita harus juga melihat bahwa kebijakan fiskal itu terutama pajak itu mempunyai dua sisi. Yang pertama selain dia sebagai fungsi penerimaan negara, tapi juga mempunyai fungsi dalam menumbuhkan ekonomi,” tegas Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo, seperti yang dikutip Aktual Online, Rabu (18/11/2026) dari laman emedia.dpr.go.id.

Ia memperingatkan bahwa tekanan pajak yang terlalu berat terhadap pelaku usaha berisiko menghambat ekspansi bisnis sekaligus melemahkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan maupun membuka lapangan kerja baru. Oleh sebab itu, keberlangsungan usaha dan penciptaan lapangan kerja tetap harus menjadi prioritas dalam mengejar selisih target Rp514 triliun tersebut.

Selain menggenjot setoran pajak dalam batas yang wajar, Andreas mendorong pemerintah turut mengevaluasi kebijakan belanja negara. Penguatan efisiensi anggaran dinilai mendesak agar belanja negara difokuskan pada program-program produktif yang memberi dampak langsung bagi perekonomian nasional.

READ  ‎Pecat dan Tangkap Kadinkes Sumut Faisal Hasrimi ‎

“Jadi, perlu keseimbangan selain mengejar penerimaan negara secara batas-batas tertentu, tapi juga mengevaluasi kebijakan belanja ini,” tegas Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo, seperti yang dikutip Aktual Online, Rabu (18/11/2026) dari laman emedia.dpr.go.id. || Red

Related Post