FOTO: Akademisi sekaligus Advokat, Hendri Saputra Manalu, S.H., M.H
AKTUALONLINE.CO.IDMEDA|||Rentetan insiden penarikan kendaraan di jalanan Kota Medan sepanjang 2026 bukan lagi sekadar sengketa utang-piutang. Ini sudah menjadi ancaman keamanan publik.
Akademisi sekaligus advokat, *Hendri Saputra Manalu, S.H., M.H*, dari Kantor Hukum Hendri Manalu & Partners, menegaskan akar masalahnya bukan siapa yang benar, melainkan prosedur yang dilanggar semua pihak.
*”Prinsipnya sederhana: Tagih dengan tegas, tarik dengan sah,”* tegas Hendri di Medan, Jumat (13/11/2026).
*Jalanan Medan Jadi Arena Eksekusi
Pola kekerasan penagihan terus berulang- ulang seperti pada :1 September 2026, Medan Petisah: Sekelompok penagih mengeluarkan senjata mirip pistol, belakangan diketahui air gun, saat hendak menarik motor pengemudi ojek daring.
Selain itu, Dibulan Agustus 2026 yang lalu di, Jalan Brigjen Katamso:* Seorang ibu yang membawa dua anak balita mengadu ke Bid Propam Polda Sumut. Mobilnya ditarik dan diserahkan ke perusahaan pembiayaan tanpa berita acara.
Namun debitur pun tak bisa dibenarkan. *Juli 2026, PN Medan:* Seorang debitur dituntut 1 tahun penjara karena memindahtangankan kendaraan jaminan fidusia, kerugian Rp466,9 juta. Di Tebing Tinggi, pelaku penggelapan 153 motor jaminan fidusia divonis 4 tahun penjara.
“Debitur yang menjual kendaraan kredit hanya bermodal STNK juga melanggar hukum. Tidak adil kalau kita hanya menyalahkan satu pihak,” ujar Hendri.
*Hukumnya Sudah Jelas, Tinggal Ditaati
Hendri mengingatkan, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 sudah jelas: eksekusi tanpa pengadilan *hanya boleh* jika debitur mengakui cidera janji dan menyerahkan kendaraan secara sukarela. Jika tidak ada kesepakatan, wajib lewat Pengadilan Negeri.
POJK No. 22 Tahun 2023 juga melarang penagihan dengan ancaman, kekerasan, dan cara mempermalukan, serta hanya boleh dilakukan Senin-Sabtu pukul 08.00-20.00. OJK mencatat sudah menjatuhkan *63 sanksi administratif kepada 58 pelaku usaha jasa keuangan* sepanjang 2024-2026.
Yang paling tajam, sejak KUHP Nasional berlaku 2 Januari 2026, korporasi bisa dipidana. Dalih “itu ulah oknum penagih” tidak lagi otomatis melindungi perperusahaa.
Yang dilihat sekarang adalah apakah perusahaan punya sistem pencegahan, atau justru membiarkan tindak pidana terjadi,” tegas Hendri, mengutip Pasal 48 KUHP Nasional.
*Solusi: Pindahkan Eksekusi “Dari Jalan ke Meja
Untuk perusahaan pembiayaan, Hendri menawarkan jalan tengah:
1. Mulai dari surat peringatan, undangan musyawarah, hingga pengakuan cidera janji yang ditandatangani debitur.
2. Jika debitur menolak, tempuh permohonan eksekusi atau gugatan sederhana di pengadilan.
3. Setiap penarikan wajib disertai sertifikat fidusia, surat tugas, dan identitas resmi.
4. Ukur kinerja penagih bukan dari jumlah unit yang ditarik, tapi dari penyelesaian yang sesuai prosedur.
Kepada debitur, ia berpesan: Jangan menunggu tunggakan menumpuk, jangan jual kendaraan kredit di bawah tangan. Debitur berhak meminta identitas, surat tugas, dan sertifikat fidusia, serta melapor ke polisi atau OJK jika diancam.
Kepada aparat, ia meminta berdiri di tengah: amankan situasi tanpa menyerahkan kendaraan ke salah satu pihak. Setiap serah terima di kantor polisi wajib dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani kedua pihak.
Hendri juga mendorong forum koordinasi berkala antara OJK, kepolisian, asosiasi pembiayaan, dan akademisi di Medan.
“Kalau semua pihak kembali ke prosedur, jalanan Medan tidak perlu lagi menjadi tempat menyelesaikan sengketa utang-piutang,” pungkasnya.|||Sahat MT Sirait
Editor: SMTS
