AKTUALONLINE.co.id | MEDAN — Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang digagas Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution hingga kini belum sepenuhnya direalisasikan. Dana yang dialokasikan untuk program tersebut sebesar Rp49,5 miliar disebut belum dapat disalurkan kepada SMA, SMK, dan SLB negeri di 10 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Program tersebut direncanakan menyasar 293 satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik mencapai 104.426 orang. PUBG merupakan program pemerintah provinsi yang ditujukan untuk menggantikan komponen biaya SPP yang selama ini dibayarkan oleh peserta didik, sehingga beban tersebut ditanggung melalui subsidi pemerintah.
Namun, realisasi program tersebut mengalami keterlambatan. Dana yang sebelumnya direncanakan mulai disalurkan pada Juni 2026 atau memasuki tahun ajaran baru hingga kini belum dapat dicairkan.
Adapun 10 kabupaten/kota yang menjadi sasaran program tersebut yakni Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Gunungsitoli, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Langkat.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, anggaran PUBG tersebut masih akan dibahas dalam Perubahan APBD (P-APBD) Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026. Kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan perencanaan dan penganggaran program yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Menanggapi keterlambatan tersebut, Guru Besar Universitas Medan Area (UMA), Prof. Zulkarnain Lubis, MS, Ph.D, mengatakan persoalan tersebut dapat dilihat dari sedikitnya dua faktor.
Hal itu disampaikannya pada Jumat (4/9/2026). Menurut Zulkarnain, faktor pertama adalah perencanaan program yang dinilai belum cukup matang sehingga pelaksanaannya berpotensi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
“Pertama disebabkan faktor perencanaan yang kurang matang sehingga terburu-buru dan dikhawatirkan tidak tepat waktu sesuai yang diinginkan,” ujarnya.
Faktor kedua, lanjutnya, berkaitan dengan pengelolaan dan penganggaran keuangan daerah. Menurut dia, penyusunan anggaran harus mampu memastikan ketersediaan keuangan daerah sehingga program dapat segera direalisasikan setelah ditetapkan.
“Karena faktor pengelolaan anggaran (budgeting) yang dirumuskan tidak bisa memastikan apakah anggaran keuangan daerah tersedia untuk menampung PUBG dan memungkinkan bisa segera disalurkan. Akibatnya, PUBG terkesan jalan di tempat dan dipastikan akan telat dicairkan,” katanya.
Zulkarnain menilai, apabila perencanaan dan penganggaran dilakukan secara baik, fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program juga dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan dana tersebut tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik pada jenjang SMA, SMK dan SLB negeri.
“Saya melihat kedua faktor itu belum dijalankan dengan benar, sehingga dana PUBG terlambat. Entah sampai kapan bisa segera dicairkan. Pertanyaannya, apakah dana PUBG ada atau tidak?” ujar alumnus IPB yang kini menjabat Ketua Program Doktor Ilmu Pertanian (DIP) Pascasarjana UMA tersebut.
Ia mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar program penghapusan atau penggantian SPP tidak hanya menjadi program di atas kertas, tetapi harus diikuti kesiapan pendanaan dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.
“Program yang baik harus didukung pendanaan dan pembiayaan yang benar, jangan sampai mengecewakan rakyat Sumut,” jelasnya.
Zulkarnain juga berharap Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alexander Sinulingga dapat menjalankan fungsi kepemimpinan dan memastikan program yang menjadi kebijakan Gubernur Sumatera Utara dapat diimplementasikan sesuai target.
“Tidak semata-mata bersikap ABS (Asal Bapak Senang), tapi harus berpikir mencari solusi terbaik agar dana PUBG terealisasi dalam waktu dekat ini,” harapnya. || Marlan Pasaribu
