*Penulis adalah pengasuh rubrik Perspektif, dan Mahasiswa Program Doktor Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan
AKTUALONLINE.co.id – Perspektif || Akhirnya publik dihidangkan antiklimaks yang sudah bisa ditebak, ketegangan tiba-tiba mendadak melunak. Padahal, manuver agresif Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri terhadap Kejagung masih panas berseliweran di ruang digital.
Bayangkan, penggeledahan dilakukan maraton di 12 lokasi, membongkar brankas Sentul berisi emas puluhan kilogram, hingga drama Kafe de’Clan yang dijaga ketat prajurit TNI.
Tensi sempat berada di ubun-ubun ketika nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ikut terseret dalam pusaran penyidikan. Ruang publik pun telanjur membaca ini sebagai perang terbuka dua raksasa hukum.
Namun, hanya dalam hitungan hari, badai itu berubah menjadi gerimis yang tenang. Status tersangka ditetapkan, tetapi ujungnya bernada antiklimaks. Kortastipidkor Polri memutuskan melimpahkan seluruh berkas perkara sang mantan Jampidsus langsung ke Kejaksaan Agung.
Di depan kamera, narasi birokrasi kembali seragam. Saling menghormati, mengedepankan praduga tak bersalah, dan menjaga sinergi. Ini adalah sebuah formula gencatan senjata klasik yang menandai berakhirnya gaduh di permukaan.
Tetapi, jangan naif. Dalam setiap perang yang diredam, kalkulasi untung-rugi di balik layar tidak pernah berbohong. Mundurnya sang Jampidsus dari jabatan menterengnya dan keputusan kilat Polri melimpahkan penanganan kasus ke Gedung Bundar memperlihatkan satu fakta benderang posisi tawar Kejaksaan Agung kali ini berada jauh di atas angin.
Langkah mundur Trunojoyo untuk tidak menahan eskalasi menunjukkan bahwa ini bukan kompromi dengan hasil imbang. Kejaksaan, suka atau tidak, keluar sebagai pemenang taktis dalam kontes adu pengaruh kali ini.
Ada alasan mengapa pendulum kekuatan hukum kali ini lebih condong ke Gedung Bundar, bukan Trunojoyo. Pertama adalah modal public trust. Di pengadilan opini publik, netizen terlanjur mengunci persepsi bahwa Kejaksaan Agung adalah motor utama pembongkaran megakorupsi mulai dari skandal tata niaga timah hingga tata kelola komoditas kakap.
Ketika Polri masuk menggebrak ke ranah internal Kejaksaan, resistensi publik menguat karena mencium aroma saling sandera ketimbang murni penegakan hukum. Tanpa modal sosial yang kuat dari masyarakat, manuver hukum sekeras apa pun akan rontok di tengah jalan.
Kedua, ada tarikan rem darurat dari puncak kekuasaan. Kedua pucuk tertinggi di dua kops tersebut telah dipanggil Presiden Prabowo Subianto. Dalam kacamata komunikasi politik, apa yang terjadi di Istana adalah bentuk nyata dari stage management (manajemen panggung) oleh pemegang kekuasaan tertinggi.
Ketika konflik antar-lembaga mulai merusak stabilitas, presiden mengambil alih kendali panggung untuk menghentikan kegaduhan sebelum berubah menjadi krisis politik yang mendelegitimasi negara. Ketukan palu sang kepala negara memaksa lahirnya sebuah gencatan senjata kilat.
Dalam situasi darurat seperti ini, institusi yang memiliki performa moncer dalam menyelamatkan kerugian negara tentu mendapat legitimasi lebih kuat dari sang dirigen utama untuk tetap memegang kendali irama permainan.
Meredanya kegaduhan ini tentu melegalkan rasa lega jangka pendek bagi iklim investasi dan ketenangan publik. Namun, berada di atas angin justru membawa beban moral yang berlipat ganda bagi Korps Adhyaksa. Kemenangan taktis ini jangan sampai membuat Kejaksaan jemawa, apalagi menjadi benteng yang antikritik.
Pelimpahan berkas perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung harus menjadi panggung pembuktian, bukan karpet merah untuk mengubur atau melokalisasi dugaan pelanggaran demi menyelamatkan muka korps. Publik akan memelototi setiap jengkal kelanjutan kasus ini.
Jika penanganan perkara internal ini berjalan melempem dan penuh tebang pilih, maka kemenangan Adhyaksa ini hanyalah awal dari krisis kepercayaan publik yang sesungguhnya. Apalagi, sesama elite kembali bisa tidur nyenyak dengan hasil korupsi mereka.|| Prasetiyo
*Anda juga dapat mengirimkan artikel opini ke rubrik Perspektif dengan menyertakan identitas berupa KTP (disertakan identitas pendukung berupa KTA organisasi jika berpendapat membawa nama organisasi) ke email redaksi: [email protected].
Catatan: Redaksi berhak mengedit artikel yang masuk dengan tidak menghilangkan makna tulisan.
Catatan: Redaksi berhak mengedit artikel yang masuk dengan tidak menghilangkan makna tulisan.
