AKTUALONLINE.co.id – MEDAN ||| Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut diraih oleh Pemkab Tapanuli Utara.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., di Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/05/2026).
Penyerahan LHP tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Arifin Rudi Nababan, Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul, M.Si., Inspektur Daerah Manapang Simamora, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Josua Hutabarat.
Raihan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi bukti nyata konsistensi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Prestasi tersebut sekaligus mencerminkan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Utara menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut serta mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah berupaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, khususnya Tim Audit yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional dan objektif. Raihan Opini WTP ke-12 secara berturut-turut ini merupakan hasil kerja bersama seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Capaian ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Bupati.
Menurut Bupati, penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah tanggung jawab yang harus terus dijaga melalui peningkatan disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar audit yang berlaku.
“Pemberian opini WTP didasarkan pada empat aspek utama penilaian, yaitu kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan,” jelas Paula.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2025 dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Penilaian tersebut mencakup laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas yang telah disusun sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi capaian strategis bagi Kabupaten Tapanuli Utara. Prestasi ini menunjukkan semakin kuatnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan demi mewujudkan Tapanuli Utara yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. ||| Agus Juntak
