AKTUALONLINE.co.id – MEDAN ||| Pemerintah diminta berpihak kepada masyarakat yang digusur dan mengalami penderitaan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Penanganan terhadap kawasan hutan tidak boleh mengabaikan hak-hak rakyat. Masyarakat yang terdampak seharusnya diperhatikan, direlokasi, dan diberikan tempat tinggal yang layak agar mereka merasa memiliki negara.
Hal itu disampaikan oleh tokoh nasional MS Kaban dalam Dialog Publik yang digelar di Teladan Cafe, Medan, Jumat (18/7/2025).
Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara, dengan mengangkat topik “Kebijakan Pemerintah dalam Perampasan Lahan Rakyat”, khususnya kebun sawit di wilayah Sumut termasuk yang berada di kawasan Taman Nasional.
Dalam paparannya, MS Kaban yang juga sebagai Mantan Menteri Kehutanan RI mengajak masyarakat Sumut, khususnya para pemilik lahan, untuk bersatu membentuk konsorsium pertanahan guna menghadapi pengambilalihan lahan yang kerap merugikan rakyat.
“Dengan adanya konsorsium pertanahan, maka pemerintah, instansi terkait, maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab tidak bisa lagi semena-mena terhadap kepemilikan lahan masyarakat,” tegas MS Kaban, yang dikenal sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan nasib rakyat, khususnya di Sumatera Utara.
Sementara itu, Koordinator Wilayah PMPHI Sumut, Drs. Gandi Parapat, menyampaikan apresiasi kepada MS Kaban atas kehadirannya dalam dialog publik tersebut.
“MS Kaban berbeda dengan tokoh nasional lainnya. Beliau selalu hadir di tengah masyarakat Sumut untuk ikut menyelesaikan berbagai permasalahan. Saat terjadi polemik empat pulau antara Pemprov Sumut dan Aceh, MS Kaban juga mampu menghadirkan solusi yang menyejukkan,” ujar Gandi.
Dialog publik ini turut dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis, di antaranya Ketua FKIB Sumut Ustadz Martono, Ketua Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Rafriandi Nasution, Ketua PNI Marhaen Drs. Effendi Manullang, perwakilan mahasiswa Tangkas Sakti Parapat dan Ivan Albert Nababan, tokoh pemuda Alexander, serta pemerhati sosial M. Arif Tanjung. ||| TAS