Korwil PMPHI Gandi Parapat. (Foto: dok Aktual Online)
AKTUALONLINE.co.id – Medan || Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Gandi Parapat pesimis pemerintahan Indonesia aka berjalan baik-baik saja ke depannya.
Meskipun begitu, ia tetap mengingatkan agar masyarakat jangan terlalu kritis terhadap kesalahan-kesalahan terjadi hingga memicu ketersinggungan elit politik maupun pengusaha dan menyebabkan kesulitan bagi si pengkritik.
Sebagai masyarakat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi hanya sebatas tulisan di dalam Undang-Undang, kini hanya dapat berdoa agar para pendusta bertameng nama masyarakat dan keadilan diberikan azab sesegera mungkin oleh Tuhan Yang Maha Esa.
”Kritik kini tidak lagi mempan. Berapa banyak kritik yang disampaikan aktivis, maupun elemen masyarakat. Kalau kata orang di kampung kami bilang, masuk kanan keluar kiri. Solusinya apa, ya berdoa. Berapa banyak kita masyarakat yang merasa terdzolimi, gabung kita semua. Islam, Kristen atau agama apa, kalau merasa tertindas, gabung kita berdoa,” saran Gandi Parapat, Minggu (16/6/2025) pagi.
Sindiran keras dari Gandi Parapat ini diungkapkannya karena melihat berbagai kasus nasional maupun lokal tidak masuk akal penanganannya. Mulai dari penarikan uang hasil korupsi para koruptor yang tidak juga dapat menutupi utang negara.
Lalu, masalah tambang yang dikatakan tidak merusak lingkungan, perebutan 4 pulau yang memicu gesekan antara Aceh dan Sumut, masalah TPL sebagai penyebab kerusakan alam di Toba, atau di Tebing Tinggi ada DPO dalang kasus pencurian aset rel kereta api PT. KAI tidak ditangkap malah diberikan fasilitas pembuatan SKCK hingga menjadi anggota dewan.
”Capek kita mengkritik, toh semua keputusan ada pada pemegang kekuasaan, tapi bukan rakyat. Sudahlah, capek kita mengkritik. Kita berdoa saja biar azab diturunkan segera,” doa Gandi Parapat.
Gandi Parapat juga membeberkan bahwa situasi cipta kondisi politik mencekam saat ini tidak terlepas dari andil para pengkritik yang berasal dari penggerak, ormas, kelompok maupun organisasi tertentu yang telah menerima jabatan maupun bagian hingga menutup akal mereka untuk menyuarakan kepentingan masyarakat banyak.|| Prasetiyo
