AKTUALONLINE.co.id – TAPUT ||| Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Martua, Kantor Bupati, Senin (16/3/2026). Pertemuan strategis ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mempercepat implementasi transaksi pemerintah berbasis digital.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., Sekretaris Daerah Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si., Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, unsur Forkopimda, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Hadirnya seluruh pimpinan perangkat daerah menegaskan komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menghadapi tantangan ekonomi makro tahun 2026.
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya penguatan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Meski laporan Bank Indonesia menunjukkan harga pangan menjelang Idulfitri 1447 H relatif stabil, Bupati tetap menginstruksikan seluruh jajaran untuk siaga memantau stok komoditas strategis guna mengantisipasi lonjakan harga.
“Kunci utama pengendalian inflasi adalah sinergi dan kolaborasi multi-stakeholder. Kita harus mampu membaca peluang dari data yang disajikan oleh BPS dan Bank Indonesia agar langkah intervensi yang diambil tepat sasaran,” ujar Bupati.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Tapanuli Utara tengah mengembangkan program Kawasan Pertanian Terpadu dengan melibatkan petani milenial. Bupati berharap Bank Indonesia dapat berperan aktif dalam mendukung modernisasi sektor pertanian melalui pendampingan tenaga ahli dan pemanfaatan data yang akurat, sehingga proses produksi hingga hilirisasi dapat berjalan lebih optimal.
Di sisi lain, percepatan digitalisasi terus didorong melalui TP2DD dengan memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Upaya ini bertujuan menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi juga diharapkan mampu menutup potensi kebocoran anggaran serta mempermudah akses layanan publik.
Bupati turut mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika global, termasuk fluktuasi harga minyak dunia yang berdampak pada biaya logistik. Ia meminta seluruh jajaran untuk responsif terhadap perkembangan data ekonomi makro nasional, sehingga kebijakan intervensi daerah, termasuk pengelolaan subsidi, dapat dilakukan secara tepat dan efektif. ||| Agus Juntak