AKTUALONLINE.co.id – TOBA ||| Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba berencana menyusun kembali Peta Jalan (Roadmap) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk periode 2026–2030. Rencana ini dibahas dalam rapat koordinasi antara Pemkab Toba, Bank Indonesia, dan Bank Sumut, yang digelar secara daring pada Selasa (21/10/2025).
Wakil Bupati Toba, Drs. Audi Murphy O. Sitorus, S.H., M.Si, menyampaikan bahwa penyusunan roadmap ini bertujuan memperluas cakupan digitalisasi transaksi keuangan daerah, baik pada aspek pembayaran, penerimaan, maupun pengeluaran.
“Kalau sebelumnya penerapan pembayaran digital masih terbatas, maka ke depan akan kita perluas cakupannya agar seluruh transaksi pemerintah dapat dilakukan secara elektronik,” ujar Audi Murphy.
Ia menegaskan, Pemkab Toba berkomitmen mendukung penuh implementasi digitalisasi pembayaran sebagai langkah menuju tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Selama ini, sebagian besar transaksi penerimaan daerah sudah dilakukan secara elektronik atau melalui pembayaran langsung ke bank. Namun, beberapa jenis retribusi daerah masih dilakukan secara tunai.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Toba, Harlen Simarmata, menjelaskan bahwa dalam roadmap baru tersebut, nilai ambang batas pembayaran digital akan diturunkan.
“Sebelumnya transaksi non-tunai hanya diterapkan untuk pembayaran di atas Rp10 juta. Ke depan, kita rencanakan transaksi di bawah Rp10 juta pun bisa dilakukan secara transfer,” katanya.
Harlen menambahkan, roadmap ETPD 2026–2030 juga akan memperluas jenis transaksi digital, baik dalam penerimaan maupun pengeluaran pemerintah daerah.
“Misalnya, pembayaran kepada pihak ketiga seperti alat tulis kantor, belanja operasional, konsumsi rapat, dan sebagainya akan diarahkan untuk dilakukan secara digital,” ujarnya.
Penyusunan roadmap ETPD ini diharapkan menjadi langkah strategis Pemkab Toba dalam mendukung program nasional Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan daerah. ||| Agus Juntak