AKTUALONLINE.co.id MEDAN ||| Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indoneaia (PMPHI) Sumut, Gandi Parapat menaruh curiga yang besar terhadap skenario yang difilmkan Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, soal mafia tanah yang merampas aset seluas 464 Ha PTPN II di Tanjung Morawa. Padahal, urusan tersebut tidak prioritas dibanding masalah perusahaan perkebunan plat merah tersebut mengaku-ngaku punya 300 Ha tanpa punya sertifikat, serta menjualnya dengan harga Rp152 miliar.

Gandi menganggap Mahfud tebang pilih dan berusaha cari muka di posisi yang aman, sebagai langkah ikut menyembunyikan kesalahan seseorang yang namanya akan masuk dalam bursa Pemilu 2024. Hal itu juga diperkuat dengan sikap Mahfud yang dingin serta mengabaikan laporan dari masyarakat sebagai korban maupun penggiat kontrol sosial soal kasus jual beli lahan sport centre.

“Mahfud MD Menkopolhukam membuat flim baru di PTPN II Sumut seolah akan mengakhiri persoalan di PTPN II ternyata pilih-pilih tebu atau pilih judul. Mungkin tujuannya bukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul di PTPN II. Kami jadi tertawa mengandung curiga kepada Mahfud, apakah masalah yang dia tanggapi itu pesanan Politik agar namanya muncul sebagai Capres atau Cawapres,” singgung tokoh masyarakat Sumut tersebut, Kamis (20/7/2023) siang.

Gandi mencecar, kasus mafia tanah yang merebut 464 Ha tanah PTPN II sangatlah tidak prioritas untuk diumbar dibanding kasus 300 Ha lahan yang diklaim PTPN II tanpa pernah terbit sekalipun HGU. Parahnya, lokasi untuk pembangunan arena pertandingan saat PON 2024 tersebut dijual hingga menghabiskan kas daerah Rp152 miliar. Namun, penegak hukum termasuk Menkopolhukam, Mahfud MD tutup mata atas fakta yang telah terkuak tersebut.

Melihat situasi tidak edukatif dan tidak bernilai yang telah diciptakan oleh Menkopolhukam, Mahfud MD, Gandi mengimbau agar masyarakat, jangan terlalu banyak berharap kasus-kasus yang menempatkan PTPN II sebagai pelaku akan dapat tuntas. Namun sebaliknya, masyarakat yang menjadi korban ketidak adilan kebijakan pemerintah lebih banyak berdoa dan lebih berpikir cerdas untuk memilih pemimpin di 2024 mendatang. ||| Prasetiyo