AKTUALONLINE.co.id MEDAN ||| Wakil Ketua DPW PPP Sumut Ahmadan Harahap menyuruh pejabat Pemprov Sumut untuk banyak-banyak beristiqfar atas kelakuan mereka yang memotong puluhan miliar dana pendidikan dan kesehatan, untuk proyek multi years Rp2,7 T. Menurutnya, Pemprov Sumut terlalu ambisius menjalankan kebijakan politik yang tidak memiliki payung hukum.

“Saya hanya bisa menyarankan istighfar sajalah kepada pejabat Pemprov Sumut. Itu kan hak rakyat yang setiap tahun harus diberikan, janganlah dikebiri untuk kepentingan syahwat politik. Kasihan rakyat jadinya nanti, karena potongan anggaran itu sangat berdampak pada perekonomian masyarakat,” ungkap Ahmadan Harahap, Kamis (3/8/2023) malam.

Diungkapkannya bahwa pemotongan anggaran untuk membiayai proyek Rp 2,7 triliun tersebut terjadi di sejumlah dinas Pemprov Sumut. Diantaranya Dinas Pendidikan Rp 70 miliar, Dinas Kesehatan Rp 10 miliar, Dinas Koperasi dan UKM Rp 4,5 miliar, Dinas Perdagangan Rp 5 miliar, Dinas PKP Rp 10 miliar, Dinas Pertanian Rp 15 miliar, Dinas Perikanan dan Kelautan Rp 5 miliar, dan dinas lainnya.

Parahnya lagi, pemotongan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah Sumut terjadi sebesar 35% dari total anggarannya, dan pada Biro Umum Sekretariatan Daerah Rp 20 miliar. Untuk itu ia mendesak agar pemotonga tersebut dibatalkan.

“Batalkan pemotongan itu sebelum PAPBD 2023 disahkan Kemendagri. Malu kita nanti, berdosa kita nanti. Kenapa kita, karena kita yang mengetahui tapi tutup mata ya ikut dosa. Karena itu salah,” cetusnya.

Diketahui, hasil audit BPK RI tahun 2022 ditemukan adanya kelebihan bayar pada proyek multi years jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 14,5 miliar. Padahal progres kerja tidak mencapai target 33%. KSO Waskita SMJ Utama pun hanya mampu menyelesaikan pekerjaan 23% sesuai pengakuan Gubsu Edy Rahmayadi. Sedangkan BPK RI melaporkan pekerjaan hanya selesai 19,8% tahun 2022. ||| Prasetiyo