AKTUALONLINE.co.id MEDAN |||
Penanganan laporan dugaan pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu di Polda Sumatera Utara dinilai berjalan lamban dan tanpa kejelasan.
Laporan tersebut tertuang dalam LP/B/835/VI/2025/SPKT/Polda Sumatera Utara, tanggal 2 Juni 2025, dengan pelapor atas nama Marlina Simatupang.
Hal tersebut dikatakan Penasehat Hukum Pelapor, Adv Henri Samosir, S.H kepada wartwan, Senin (9/11/2026) di Medan.
“Laporan itu terkait dugaan pemalsuan surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh salah satu klinik di kawasan Kampung Baru, Medan, yang diduga kemudian digunakan untuk mengurus dokumen kependudukan,”ucap Henri Samosir, S. H.
Henri Samosir menjelaskan, surat keterangan lahir tersebut diduga diterbitkan dengan cara dipalsukan.
“”Surat ini diduga diterbitkan dengan cara dipalsukan , Jadi surat ini diduga dipergunakan untuk mengurus surat keterangan lahir, akte kelahiran di Dinas Kependudukan,”ujarnya.
Akibat dari dugaan pemalsuan itu, status seorang anak yang semula bukan anak kandung, secara administrasi berubah menjadi anak kandung.
“Secara administrasi pemerintahan, kemudian surat ini dipergunakan untuk menerbitkan akte kelahiran dan selanjutnya akte kelahiran ini digunakan menjadi dasar dia untuk mendapatkan hak-hak keperdataan, seperti waris, dan hak-hak lainnya,” lanjutnya.
Jika terbukti palsu, maka seluruh produk administrasi yang terbit dari surat tersebut dinilai cacat hukum dan harus dibatalkan.
* Laporan Jalan Ditempat
Sejak dilaporkan pada awal Juni 2025, pelapor mengaku belum mendapatkan perkembangan yang signifikan dari penyidik.
Padahal, dalam perkara pemalsuan dokumen, penyidik semestinya telah melakukan sejumlah langkah, seperti memeriksa pelapor dan saksi, meminta keterangan pihak klinik yang menerbitkan surat, memeriksa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta melakukan uji laboratorium forensik terhadap dokumen yang diduga palsu.
“Kami sudah menanyakan perkembangan, tapi belum ada kejelasan. Kami mendesak Kapolda Sumut untuk memberikan atensi khusus. Jangan sampai laporan masyarakat ini dibiarkan menggantung bertahun-tahun,” tegas Hendri Samosir.
Dugaan perbuatan tersebut dilaporkan dengan sangkaan tentang pemalsuan surat.
* Polda Sumut Belum Berkomentar
Hingga berita ini diturunkan, pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan LP/B/835/VI/2025/SPKT/Polda Sumatera Utara tersebut.
Pelapor berharap, Polda Sumut dapat bekerja secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum sesuai dengan amanat Perkap Polri tentang manajemen penyidikan dan hak pelapor untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).||Antoni Pakpahan
Editor : Red
