AKTUALONLINE.co.id TULUNGAGUNG |||
Ditengah sorotan publik terhadap praktik birokrasi yang kerap dibayangi transaksi gelap, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo tampil dengan sikap tegas: pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung berlangsung tanpa mahar, tanpa pungli, dan tanpa kompromi.
Rabu (16/7/2025), di Pendopo Kabupaten, Gatut Sunu kembali membuktikan bahwa komitmennya bukan sekadar janji politik. Pelantikan pejabat eselon III yang digelar hari ini menjadi simbol keberanian melawan arus lama-sebuah langkah menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Saya pastikan, tidak ada satu pun pejabat yang dilantik hari ini mengeluarkan uang. Semua murni berdasarkan kompetensi dan rekam jejak,” tegas Gatut Sunu, di sela kegiatan pelantikan tersebut.
Proses seleksi dilakukan secara objektif oleh tim Baperjakat, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan integritas calon pejabat. Tidak ada ruang bagi kedekatan personal, apalagi transaksi di balik layar.
“Kami ingin memastikan bahwa jabatan strategis diisi oleh orang yang benar-benar layak, bukan karena titipan atau uang,” imbuhnya.
Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret memutus mata rantai korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini menjadi momok dalam birokrasi daerah.
Kebijakan pelantikan tanpa mahar mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Hamzah Abdilah dari Divisi Hukum Aliansi Jurnalis Tulungagung (AJT) menyebutnya sebagai tonggak penting dalam reformasi birokrasi.
“Ini bukan hanya soal pelantikan, tapi soal membangun kepercayaan publik. Jika konsisten, pelayanan publik akan jauh lebih berkualitas,” ujarnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya adalah menjaga sistem tetap bersih di tengah godaan praktik ilegal yang bisa muncul kapan saja.
Pemkab Tulungagung berkomitmen memperkuat pengawasan internal dan membuka saluran pengaduan bagi masyarakat. Setiap indikasi penyimpangan akan ditindaklanjuti secara serius.
Dengan terealisasinya pelantikan pejabat tanpa mahar dan nol rupiah, Bupati Gatut Sunu berharap dapat memperkuat fondasi pemerintahan yang akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.||| Dodik S
Editor : Zul
