AKTUALONLINE.co.id MEDAN ||| Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI), Drs. Gandi Parapat memuji kerja keras Gubsu Edy Rahmayadi soal pembelian berbagai aset Pemprovsu seperti Medan Club dan Sport Centre. Namun, ia heran dalam proses penambahan aset itu Wagubsu Musa Rajeckshah tidak dilibatkan.
Meskipun begitu, Gandi tidak mau memunculkan kecurigaan bahwa Edy Rahmayadi ingin bermain tunggal, memiliki kepentingan pribadi maupun kelompoknya, atau untuk mencari keuntungan. Putra asli Tapanuli Utara itu hanya mengkhawatirkan jika orang nomor satu itu kewalahan serta munculkan asumsi negatif tentang kerjasama kedua pimpinan di provinsi sumut ini.
“Kami dapat info Wagubsu tidak dikutkan dalam pembelian itu. Diikutkan atau tidak mungkin Gubsu merasa sanggup mengerjakan semua pekerjaan menyelesaikan tugas tanpa bantuan Wagubsu,” sindir Gandi, Sabtu (28/1/2023) pagi kepada www.aktualonline.co.id.
Soal pembelian Medan Club hingga Rp600 milyar, Gandi mengkritik bahwa keputusan itu belum prioritas. Peruntukannya juga tidak jelas kendepannya. Jika benar kantor Gubsu kekurangan ruangan maka akan muncul pertanyaan soal perubahan ruangan BKD menjadi lokasi jualan.
“Saya mendukung setiap kebijakan pak Gubsu. Namun kalau kita bahas soal kekurangan lahan, mengapa ruang BKD tidak dimanfaatkan. Malah jadi tempat jualan. Apa karena Kantor Gubsu dekat mall, teru lama-lama berubah jadi pusat belanja atau kuliner. Kan tidak seperti itu. Kita ikuti saja maunya pak Gubsu, jangan kalian buat pening beliau,” singgung Gandi.
Begitu juga ketika disinggung soal sport centre di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, yang masih konflik soal dasar pembelian lahan dengan menggunakan SK 10 bodong. Gandi masih mengajak berpikir positif, meskipun fakta menunjukkan terciptanya kesenjangan sosial. Misalnya, lahan yang memang benar-benar kosong dan tidak ditempati masyarakat dijadikan perumahan oleh Ciputra. Sementara, tanah yang sudah diduduki masyarakat direbut untuk sport centre dengan dalih kepentingan umum.
“Mengapa tanah yang tidak bermasalah itu saja yang dijadikan sport centre. Masyarakat yang sudah lama tinggal, menetap, bahkan ada informasi bahwa tanah itu SK 10 nya bodong. Kok Pemprov terjebak. Tapi saya tidak menyalahkan Gubsu, seperti kita tahu sama-sama kerja Gubsu ini berat dan banyak, bukan hanya satu. Mungkin beliau lelah hingga kecolongan,” tutup Gandi. ||| Red
