* Ariswan Desak Rekomendasikan Copot Manager
AKTUALONLINE.co.id LANGKAT |||
Persoalan pemadaman listrik yang berulang kali dikeluhkan masyarakat di Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, dan Desa Muka Paya, Kecamatan Hinai, akhirnya dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Langkat bersama Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA), Selasa 13/10/2026.
RDP yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD Langkat tersebut menghadirkan Manager PLN ULP Tanjung Pura dan Manager PLN ULP Stabat, serta Camat Hinai, Kepala Desa Muka Paya, dan Kepala Desa Pematang Cengal. Pertemuan ini digelar sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang selama ini merasakan dampak pemadaman listrik berulang, bahkan dilaporkan dapat terjadi hingga tiga kali dalam sehari.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Langkat, Drs. Pimanta Ginting, didampingi Sekretaris Komisi III Rahmad Rinaldi, S.E., M.Pd., bersama sejumlah anggota Komisi III DPRD Langkat.
Dalam forum tersebut, PERMADA menyampaikan sejumlah aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan kelistrikan yang dinilai masih perlu mendapat perhatian serius dari pihak PLN.
Koordinator Nasional PERMADA, Ariswan, menjelaskan bahwa persoalan ini bermula dari banyaknya laporan masyarakat Desa Pematang Cengal mengenai pemadaman listrik yang terjadi berulang kali. Kondisi tersebut mendorong PERMADA menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor PLN ULP Tanjung Pura sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelayanan publik.
Namun, menurut Ariswan, persoalan tersebut belum sepenuhnya teratasi. Ia mengungkapkan, setelah aksi berlangsung pada siang hari, pemadaman listrik kembali terjadi pada malam harinya.
Situasi itu kemudian mendorong PERMADA meminta DPRD Langkat memfasilitasi RDP agar keluhan masyarakat dapat dibahas secara terbuka bersama pihak PLN dan unsur pemerintahan setempat.
Ariswan menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas rumah tangga, pendidikan, usaha kecil, hingga pelayanan sosial. Karena itu, persoalan pemadaman berulang tidak semestinya hanya dijawab dengan penjelasan, tetapi harus diikuti langkah perbaikan yang nyata dan terukur.
Dalam RDP tersebut, Ariswan juga meminta Komisi III DPRD Langkat mengeluarkan rekomendasi kepada PLN UID Sumatera Utara agar mengevaluasi Manager PLN ULP Tanjung Pura, termasuk mempertimbangkan pergantian jabatan apabila hasil evaluasi menunjukkan hal tersebut diperlukan.
Permintaan itu disampaikan menyusul sorotan PERMADA terhadap penanganan gangguan listrik di wilayah yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Ariswan menyebut bahwa setelah aksi PERMADA digelar pada 11 September lalu, aliran listrik pada lokasi yang menjadi sorotan disebut dialihkan ke wilayah pelayanan PLN ULP Gebang.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapatkan penjelasan dari pihak PLN agar masyarakat mengetahui alasan teknis di balik perubahan penanganan jaringan serta memastikan langkah yang diambil benar-benar memberikan perbaikan terhadap kualitas pasokan listrik.
Keluhan juga disampaikan Sri Astuti, warga Desa Pematang Cengal yang merupakan Wakil Koordinator Bidang Sekretariat PERMADA. Ia mengungkapkan bahwa pemadaman berulang dan dugaan lemahnya tegangan listrik telah menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi peralatan elektronik miliknya.
Sri Astuti menyebut sejumlah peralatan elektronik mulai mengalami gangguan dan pernah diperbaiki, tetapi hasilnya belum maksimal. Ia menduga kondisi tersebut berkaitan dengan kualitas tegangan listrik yang diterima, meskipun penyebab kerusakan perangkat elektronik itu masih memerlukan pemeriksaan teknis lebih lanjut.
Ariswan menambahkan bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan petugas terkait persoalan tersebut. Namun, menurut keterangannya dalam RDP, nomor WhatsApp Ariswan kemudian diblokir oleh petugas yang bersangkutan.
Keluhan itu menjadi salah satu catatan penting dalam pembahasan mengenai komunikasi dan respons pelayanan kepada masyarakat. Bagi PERMADA, saluran pengaduan yang terbuka dan responsif merupakan bagian penting dari pelayanan publik, terlebih ketika persoalan yang disampaikan berkaitan dengan kebutuhan dasar warga.
Sementara itu, Sekretaris Nasional PERMADA, Andrean, menyampaikan bahwa masyarakat Desa Muka Paya, Kecamatan Hinai, juga menghadapi persoalan serupa.
Ia menjelaskan bahwa pemadaman listrik di desa tersebut masih kerap terjadi. Beberapa bulan sebelumnya, sebuah transformator atau trafo listrik dilaporkan terbakar dan telah diperbaiki oleh pihak PLN. Namun, menurut Andrean, setelah perbaikan dilakukan, keluhan mengenai pemadaman berulang dan dugaan lemahnya tegangan listrik masih muncul.
Andrean meminta agar kondisi jaringan kelistrikan di Desa Muka Paya diperiksa secara menyeluruh, sehingga perbaikan tidak hanya menyelesaikan gangguan pada satu titik, tetapi juga memastikan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat secara berkelanjutan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Manager PLN ULP Tanjung Pura menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan di wilayah kerja PLN ULP Tanjung Pura.
Dalam penjelasannya, Manager PLN ULP Tanjung Pura menyebut bahwa frekuensi pemadaman mengalami penurunan. Jika sebelumnya pemadaman dilaporkan dapat terjadi hingga tiga kali dalam sehari, pada Oktober 2026 hingga pelaksanaan RDP ini, pemadaman disebut baru tercatat sebanyak empat kali.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti melalui pemantauan bersama, mengingat masyarakat masih menyampaikan keluhan mengenai gangguan pasokan listrik. Kejelasan mengenai wilayah terdampak, penyebab gangguan, durasi pemadaman, serta langkah teknis yang dilakukan PLN dinilai penting agar perkembangan perbaikan dapat diketahui secara objektif.
Ketua Komisi III DPRD Langkat, Drs. Pimanta Ginting, menegaskan bahwa persoalan kelistrikan harus segera ditangani karena listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang menunjang berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari.
Menurut Pimanta, masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung dampak dari persoalan pelayanan kelistrikan yang berlarut-larut. Ia meminta agar pihak PLN tidak berhenti pada penyampaian penjelasan, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi penyebab pemadaman.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan hingga gangguan yang dikeluhkan masyarakat dapat diminimalkan dan, apabila memungkinkan secara teknis, tidak lagi terjadi pada wilayah terdampak.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian persoalan listrik di Desa Pematang Cengal dan Desa Muka Paya membutuhkan tindak lanjut yang jelas dari pihak PLN, bukan sekadar komitmen dalam forum rapat.
RDP ini menjadi momentum bagi DPRD Langkat, PERMADA, pemerintah kecamatan dan desa, serta pihak PLN untuk menyamakan persepsi mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian yang lebih konkret.
PERMADA berharap hasil pertemuan tersebut tidak berhenti sebagai catatan rapat. Organisasi itu mendorong adanya pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan tegangan listrik, evaluasi terhadap penanganan pengaduan masyarakat, serta penyampaian perkembangan perbaikan secara terbuka kepada warga.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa keluhan mereka ditangani secara serius. Sebab, pemadaman listrik yang berulang bukan hanya mengganggu kenyamanan rumah tangga, melainkan juga berpotensi menghambat kegiatan ekonomi, merusak peralatan elektronik, serta mengganggu aktivitas masyarakat yang bergantung pada pasokan listrik.
Kini, perhatian tertuju pada langkah nyata PLN setelah RDP bersama Komisi III DPRD Langkat. Komitmen pembenahan yang telah disampaikan perlu dibuktikan melalui peningkatan keandalan jaringan, respons pengaduan yang lebih baik, dan berkurangnya gangguan listrik di wilayah yang dikeluhkan warga.
Bagi masyarakat Desa Pematang Cengal dan Desa Muka Paya, harapan utamanya sederhana, yakni memperoleh pelayanan listrik yang stabil, aman, dan dapat diandalkan tanpa harus terus menghadapi pemadaman berulang.||| TAS
Editor : Red
