AKTUALONLINE.co.id SERGAI |||
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) terus berupaya memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian daerah.
Melalui Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerkop UKM) Pemkab Sergai menyiapkan terobosan program Akselerasi UMKM Naik Kelas, atau yang dikenal dengan AKSI UNIK.
Program ini dirancang sebagai langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kualitas pelaku UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif, mandiri, memiliki daya saing, serta mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
Kepala Disnakerkop UKM Kabupaten Sergai, Sofyan Suri, Rabu (11/11/2026), menjelaskan bahwa AKSI UNIK merupakan sebuah terobosan dalam memperkuat pembinaan UMKM secara bertahap, terarah, terpadu, berbasis data, dan berkelanjutan.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah pelaku usaha, tetapi juga mendorong terjadinya perubahan kualitas usaha melalui penguatan tata kelola, produktivitas, akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pengembangan pemasaran, hingga keberlanjutan usaha.
AKSI UNIK diharapkan mampu menjadi instrumen pembinaan yang memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masing-masing pelaku UMKM.
“Program Akselerasi UMKM Naik Kelas ini merupakan upaya untuk memperkuat peran UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah, pencipta lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Melalui program ini, pembinaan UMKM diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terpadu, berbasis data, dan berkelanjutan,” jelas Sofyan.
Ia menambahkan, pembinaan UMKM dimulai dari pendataan berbasis data terpadu salah satu aspek penting dalam pelaksanaan AKSI UNIK adalah penguatan sistem pendataan UMKM secara menyeluruh.
Pendataan menjadi fondasi utama agar pemerintah daerah dapat mengetahui kondisi riil perkembangan usaha, sekaligus menentukan bentuk pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
“Proses tersebut diawali melalui pendataan, verifikasi, validasi, serta pemutakhiran data UMKM secara berkala,” beber Sofyan.
Adapun data yang dihimpun meliputi identitas pelaku usaha, lokasi usaha, jenis dan skala usaha, legalitas, karakteristik produk, kapasitas produksi, sistem pemasaran, akses pembiayaan, hingga kebutuhan pelatihan dan digitalisasi.
Melalui ketersediaan data yang lebih akurat dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat memetakan potensi, mengidentifikasi berbagai kendala, serta menentukan prioritas intervensi pembinaan secara lebih tepat sasaran.
Dengan demikian, program bantuan, pelatihan, pendampingan, maupun fasilitasi yang diberikan tidak dilakukan secara umum, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan tingkat perkembangan masing-masing UMKM.
Pendekatan berbasis data ini juga diharapkan dapat meminimalkan tumpang tindih program pembinaan antarlembaga, sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya pemerintah daerah.
* Empat Tahapan Menjadi Tolak Ukur UMKM Naik Kelas
Dalam pelaksanaannya, pengembangan UMKM melalui AKSI UNIK akan dilakukan secara bertahap dengan mengelompokkan perkembangan usaha ke dalam empat kategori, yakni UMKM Pemula, UMKM Berkembang, UMKM Mandiri, dan UMKM Naik Kelas.
Pengelompokan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mengukur posisi dan perkembangan setiap pelaku usaha sekaligus menentukan pola pendampingan yang diperlukan.
Pada tahap UMKM Pemula, pembinaan diarahkan untuk memperkuat fondasi usaha, mulai dari pengenalan manajemen usaha, pendataan, legalitas dasar, pengembangan produk, hingga kemampuan mengelola kegiatan usaha.
Selanjutnya, UMKM Berkembang didorong untuk meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, pengelolaan keuangan, serta memperluas jaringan pemasaran agar mampu menjangkau konsumen yang lebih banyak.
Pada tahap UMKM Mandiri, diarahkan pada penguatan tata kelola usaha, peningkatan produktivitas, pengembangan inovasi, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses pembiayaan dan kemitraan.
Sementara itu, UMKM Naik Kelas merupakan tahapan yang diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas usaha secara berkelanjutan, sehingga pelaku usaha mampu memiliki daya saing lebih kuat, memperluas pasar, meningkatkan omzet, mengembangkan aset, serta membuka kesempatan kerja.
Melalui sistem pengelompokan tersebut, pemerintah daerah dapat memberikan pembinaan dan pendampingan yang lebih terukur. Setiap UMKM memiliki peluang untuk berkembang sesuai kemampuan, potensi, dan karakteristik usahanya masing-masing.
* Gandeng Bank Sumut Hingga BPJS Ketenagakerjaan
Untuk memastikan program AKSI UNIK berjalan secara optimal, Pemkab Sergai menyadari bahwa pembinaan UMKM tidak dapat dilakukan hanya oleh satu perangkat daerah. Dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan berbagai lembaga serta pemangku kepentingan.
Karena itu, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sergai membangun kerja sama dengan sejumlah instansi dan lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pengembangan UMKM.
Salah satu bentuk kolaborasi tersebut dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Sumut dalam rangka mendukung akses permodalan bagi pelaku UMKM.
Kerja sama ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan usahanya, sehingga keterbatasan modal tidak terus menjadi hambatan dalam meningkatkan kapasitas produksi maupun memperluas kegiatan usaha.
Selain akses permodalan, Pemkab Sergai juga menjalin kolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memfasilitasi legalitas usaha.
Aspek legalitas menjadi salah satu fondasi penting bagi UMKM untuk berkembang. Dengan memiliki legalitas yang sesuai ketentuan, pelaku usaha diharapkan semakin mudah mengakses berbagai program pemerintah, menjalin kemitraan, serta memperluas peluang pemasaran dan pembiayaan.
Kolaborasi berikutnya dilakukan bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memperluas kepesertaan, dan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM maupun pekerja yang terlibat di dalamnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem usaha yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.
Di bidang pemasaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sergai turut dilibatkan melalui pemanfaatan gerai sebagai sarana pemasaran produk-produk UMKM lokal.
Selain itu, kerja sama juga dibangun dengan Ketua Asosiasi UMKM Tugu Juang Perbaungan untuk mendukung perluasan jaringan pemasaran, dan memperkenalkan produk-produk unggulan pelaku UMKM kepada masyarakat.
Melalui berbagai kolaborasi tersebut, pelaku UMKM diharapkan memperoleh dukungan yang lebih menyeluruh, mulai dari penguatan legalitas, akses modal, perlindungan tenaga kerja, hingga perluasan pemasaran produk.
Monitoring dan evaluasi untuk mengukur perkembangan usaha tidak hanya berhenti pada pendataan dan pemberian fasilitasi, pelaksanaan AKSI UNIK juga dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Langkah ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha setelah mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah daerah maupun mitra terkait.
Sejumlah indikator yang menjadi perhatian dalam proses evaluasi meliputi perkembangan legalitas usaha, kapasitas produksi, omzet, aset, akses pasar, pembiayaan, pemanfaatan teknologi digital, hingga penyerapan tenaga kerja.
Melalui indikator tersebut, pemerintah daerah dapat mengukur efektivitas program sekaligus mengetahui berbagai kendala yang masih dihadapi pelaku UMKM.
Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya menjadi bahan penyusunan laporan serta rekomendasi kebijakan lanjutan kepada Bupati Sergai, termasuk rencana penyusunan Peraturan Bupati sebagai landasan penguatan pelaksanaan program.
Dengan adanya regulasi tersebut, pelaksanaan pembinaan UMKM diharapkan memiliki pedoman
yang lebih jelas, terarah, dan berkesinambungan, sekaligus memperkuat komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
* Bangun Ekosistem Kewirausahaan Yang Terintegrasi
Melalui AKSI UNIK, Pemkab Sergai berupaya membangun ekosistem kewirausahaan yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, asosiasi, hingga masyarakat.
Sinergi tersebut menjadi penting karena tantangan yang dihadapi pelaku UMKM semakin beragam. Persoalan permodalan, legalitas, kualitas produk, keterbatasan pemasaran, pengelolaan usaha, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi membutuhkan penanganan yang saling terhubung.
Dengan pola pembinaan yang terintegrasi, setiap pemangku kepentingan diharapkan dapat mengambil peran sesuai kapasitas dan bidang masing-masing.
Pemerintah daerah berperan dalam menyediakan arah kebijakan, pendataan, pembinaan, serta fasilitasi.
Sedangkan lembaga keuangan mendukung akses permodalan, sementara instansi terkait membantu legalitas dan pemasaran. Di sisi lain, asosiasi dan komunitas UMKM dapat menjadi wadah penguatan jejaring serta pertukaran pengalaman antarpelaku usaha.
Program ini juga diharapkan memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian Kabupaten Sergai, terutama melalui peningkatan produktivitas usaha, perluasan kesempatan kerja, penguatan pendapatan masyarakat, serta tumbuhnya pelaku usaha lokal yang mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
Keberhasilan AKSI UNIK kedepannya tidak hanya diukur dari banyaknya UMKM yang terdata atau mengikuti kegiatan pembinaan, tetapi juga dari perubahan nyata yang terjadi pada masing-masing usaha, mulai dari peningkatan legalitas, kualitas produk, kapasitas produksi, omzet, akses pasar, hingga kemampuan menciptakan lapangan kerja.
Dengan dukungan regulasi, pendampingan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor, Pemkab Sergai berharap AKSI UNIK dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong UMKM Kabupaten Sergai tumbuh lebih maju, mandiri, produktif, serta mampu naik kelas secara berkelanjutan.|| Juli Asmy Koto
Editor : Zul/MCS
