AKTUALONLINE.co.id – co.id – Medan II Pengamat Anggaran Elfenda Ananda menilai bahwa otak para pejabat Dishub Kota Medan hanya berorientasi pada uang saja, tanpa memikirkan persoalan besar yang ditimbulkan jika kebijakan tersebut mulai dijalankan awal Juli 2024.
Pasalnya, program parkir konvensional gratis dan e-parking yang telah diterapkan gagal, namun belum dievaluasi. Malah, dengan gampangnya Dishub Kota Medan kebali memainkan lagi parkir berlangganan.
“Belum lagi sampai setahun sudah ada 3 kebijakan parkir dikeluarkan. Kelihatannya coba-coba terus, di otak Dishub Kota Medan targetnya hanya uang saja,” ungkap Elfenda Ananda, Rabu (19/6/2024) siang.
Analisis Elfenda Ananda, kebijakan parkir berlangganan ini nantinya akan gagal seperti program parkir sebelumnya, mengingat esensi dari peningkatan pelayanan yang diharapkan masyarakat hanya sebatas wacana.
Misalnya saja, saat parkir berlangganan ini jadi diterapkan maka tidak ada jaminan bahwa masyarakat akan gratis parkir di tempat larkir karena masih berlakunya sistem parkir konvensional maupun e-parking.
“Bagaimana jika masih ada pengutipan parkir setelah ada stiker parkir berlangganan tanggungjawabnya bagaimana. Adakah sanksi tegas dari Pemko jika ada praktik pengutipan lagi. Kemana masyarakat harus melaporkan kalau hal ini terjadi,” sindirnya.
Elfenda Ananda juga tidak yakin bahwa parkir berlangganan dapat menjadi jalan menutup kebocoran PAD yang selama ini disebabkan oleh ketidakbecusan Dishub Kota Medan itu sendiri dalam bekerja. Salah satunya melalui penggratisan parkir konvensional, padahal di lapangan masih dikutip, serta pembayaran tunai di sistem e-parking.
Parahnya lagi, kebijakan parkir yang selama ini ditetapkan oleh Dishub Kota Medan dianggap sor-sor sendiri, tanpa meminta persetujuan publik. Fakta ini pula yang membuat Elfenda Ananda yakin bahwa parkir berlangganan merupakan kamuflase demi cari cuan semata.
Diketahui Kadishub Kota Medan Iswar Lubis beberapa waktu lalu telah mengumumkan di media massa bahwa pihaknya akan menerapkan kebijakan parkir berlangganan mulai 1 Juli 2024 mendatang. Kebijakan ini mendapat kritik kerasa berbagai elemen masyarakat karena dianggap sebagai program ngawur dan dapat menyebabkan kebocoran PAD yang lebih besar lagi. II Prasetiyo
