AKTUALONLINE.co.id MEDAN ||| Presedium Mimbar Rakyat Anti Korupsi, Arief Tampubolon mengaku sangat kecewa dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh tokoh intelektual nasional Syakhyan Asmara beberapa waktu lalui di media massa terkait proyek Rp2,7 tidak menyimpang. Menurutnya, Syakhyan tidak memahami masalah namun ‘banyak cakap’ sehingga blunder saat berkomentar.

Menurut Arief, sebagai seorang intelektual, Sakhyan mampu mendeteksi dini, menganalisis, serta memberi masukan positif bagi kebijakan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Bukan sebaliknya, berusaha menutup-nutupi fakta dan mempropaganda masyarakat dengan pesan murahan. Bahkan setelah masyarakat menyadari bahwa pembangunan fisik dari proyek Rp2,7 T tidak sesuai ekspektasi.

“Gak paham tapi banyak cakap. Katanya tokoh intelektual. Sudah sama-sama tau kita dari awal proyek ini tidak ada dalam APBD tapi kok abang bilang tidak masalah. Abang juga katakan uang Waskita Karya ada. Tunjukin saja buktinya pak. Kalau cakap-cakap, anak kecil juga bisa pak. Tidak zamannya lagi cakap-cakap saja pak. Masyarakat juga jenuh kena tipu,” tegas Arief, Senin (19/6/2023) pagi.

Sejak awal sudah Arief juga telah memberi masukan untuk menghentikan proyek Rp 2,7 T yang bermasalah itu. Jikapun telah berjalan cukup di tahun 2022 saja. Namun Gubsu tak peduli. Wajar, Arief yang juga sebagai seorang masyarakat Sumatera Utara berakal sehat menentangnya. Ia tidak ingin proyek multi jamak tersebut tetap dipaksa demi ambisi politik sehingga merusak tatanan bernegara di tingkat provinsi.

Diketahui, proyek Rp 2,7 triliun tahun 2022 tidak tertulis dalam APBD Sumut, dan tidak ada perda tahun jamak. Cuma bermodalkan MoU Gubsu Edy Rahmayadi dengan 2 pimpinan DPRD Sumut Baskami Ginting dan Rahmansyah Sibarani.

Kemudian, di akhir tahun 2022 juga tidak tercapai progres kerja 33 persen seperti yang disepakati. Mirisnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga mengatakan KSO Waskita SMJ Utama hanya mampu mengerjakan 23 persen. Tak sampai di situ saja, para subkon gagal bayar juga melapor ke Kadin Sumut. Lalu terjadi putus kontrak yang berujung Kadis PUPR Sumut Bambang Pardede dicopot dengan melanggar aturan.

“Dan mungkin banyak lagi yang tidak diketahui bang Sakhyan Asmara tentang proyek Rp 2,7T ini di awal, hingga ada terjadi dugaan suap deal KSO. Udahlah bang, kalau tidak ada data tidak usah ngomong lagi. Jangan tunjukkan abang pro proyek bermasalah, nanti dikira orang ada bancak abang. Kalaupun mau ngomong, telaah dulu data-datanya. Abangkan akademisi yang cukup senior juga,” tutup Arief Tampubolon.||| Prasetiyo