AKTUALONLINE.co.id MEDAN ||| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan memilih bungkam saat dikejar soal kutipan sebesar Rp.3,3 juta untuk pembelian dan pelatihan penggunaan e-rapor kurikulum merdeka, padahal aplikasi tersebut dapat diunduh secara gratis melalui situs www.rapormerdeka.com, lengkap dengan panduan pengoperasiannya.

Meskipun begitu, menurut informan yang tidak mau disebutkan namanya membeberkan bahwa pengutipan tersebut dikoordinir oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan diadakan secara bergilir perkecamatan pada bulan Februari-Maret 2023.

Namun, informan ini mengungkap bahwa ada kepala sekolah merasa tertipu dengan kegiatan yang digelar. Pasalnya, dengan uang sebesar Rp.3,3 juta peserta hanya mendengar cakap-cakap dari narasumber yang diundang, salah satunya oknum Disdikbud Kota Medan.

“Bayarnya mahal tapi saat kegiatan pun tidak ada konsumsi. Bayangkan, uang Rp.3,3 juta dikalikan puluhan kepala sekolah dalam satu kecamatan. Uang itu untuk siapa,” cecar sang informan, Senin (15/5/2023) siang.

Informan mengatakan bahwa penyerahan uang sebesar Rp.3,3 juta tersebut tidak tertulis. Meski begitu, ia berharap aparat penegak hukum dapat menyelidiki kasus ini dengan memanggil dan memeriksa seluruh kepala sekolah SD negeri yang ada di Kota Medan.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lingkar Indonesia, Tua Abel Sirait didampingi Ketua Tim Investigasi Lingkar Indonesia, mendesak agar aparat penegak hukum untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini.

“Kami mendesak aparat hukum untuk turun tangan dalam persoalan tersebut. Jangan biarkan persoalan ini berlarut. Kasus ini perlu atensi karena menyangkut dunia pendidikan. Kalau di tingkat pendidik aja seperti itu bagaimana di tingkat yang mereka didik,” ungkap Abel.

Sementara itu, Kadisdikbud Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, Sekretaris Dinas Kota Medan, Kiki Zulfikar, dan Kabid Pembinaan SD, Bambang Sudewo yang dihubungi Media Aktual Grup tidak memberikan komentar apapun. ||| Prasetiyo

Editor : Pras