Today

Rabu, 18 November 2026

DPRD Tulungagung dan Pemkab Sepakati APBD 2027 Rp 3,21 Triliun, Fokus Penguatan SDM hingga Ekonomi Lokal

Zul Aktual

5

DPRD Tulungagung dan Pemkab Sepakati APBD 2027 Rp 3,21 Triliun, Fokus Penguatan SDM hingga Ekonomi Lokal
DPRD Tulungagung dan Pemkab Sepakati APBD 2027 Rp 3,21 Triliun, Fokus Penguatan SDM hingga Ekonomi Lokal. (Foto/Ist)

AKTUALONLINE.co.id TULUNGAGUNG |||
Momentum peringatan Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung menjadi penanda penting bagi arah pembangunan daerah ke depan. Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Graha Wicaksana DPRD Kabupaten Tulungagung, Rabu (18/11/2026), DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Tulungagung resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebagai landasan pelaksanaan program pembangunan selama satu tahun mendatang.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., tersebut berlangsung dengan dihadiri Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, S.M., M.M., jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta kepala perangkat daerah. Selain agenda persetujuan bersama Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, forum legislatif tersebut juga menjadi wadah penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 sebagai pedoman penyusunan regulasi daerah pada tahun mendatang.

Kesepakatan terhadap APBD 2027 menandai selesainya rangkaian pembahasan yang dilakukan secara intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Melalui proses pembahasan tersebut, kedua belah pihak berupaya memastikan bahwa kebijakan anggaran yang disusun mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah sekaligus tetap memperhatikan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah mencurahkan perhatian, masukan, serta komitmen selama proses pembahasan berlangsung. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting dalam menghasilkan dokumen anggaran yang komprehensif, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disepakati, APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027 menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp2.932.161.039.149,02. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp3.219.027.489.972,86 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp286.866.450.823,84. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama, yakni Rp286.866.450.823,84, sehingga proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun anggaran ditetapkan sebesar Rp0,00.

READ  Desa Tanjung Gelar Musrenbangdes, Bahas Usulan Melalui RKPDes dan RKPD Kabupaten Tahun 2026

Penyusunan APBD 2027 sendiri mengacu pada tema pembangunan daerah, yakni “Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, Serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel.” Tema tersebut menjadi arah kebijakan yang diterjemahkan ke dalam berbagai program prioritas pembangunan pada tahun mendatang.

Sebagai implementasi dari tema pembangunan tersebut, pemerintah daerah menetapkan delapan prioritas utama yang akan menjadi fokus pelaksanaan program dan kegiatan. Prioritas tersebut meliputi perluasan kesejahteraan sosial masyarakat, penguatan pembangunan ekonomi sektor unggulan, penyediaan infrastruktur yang berkualitas, peningkatan akses serta mutu layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal, percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan publik, serta penguatan ketahanan bencana dan pelestarian budaya daerah.

Di sisi lain, agenda rapat paripurna juga diwarnai penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2027. Ketua DPRD Tulungagung Marsono menegaskan bahwa Propemperda merupakan instrumen strategis yang memiliki peran penting dalam memastikan setiap produk hukum daerah disusun secara terencana, sistematis, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut Marsono, penyusunan regulasi daerah tidak dapat dipisahkan dari arah pembangunan dan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Karena itu, harmonisasi antara program pembangunan, kebijakan regulasi, dan kapasitas keuangan daerah harus terus dijaga agar seluruh kebijakan yang ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Keselarasan antara perencanaan program, regulasi, dan kemampuan keuangan daerah menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan berjalan terarah, efektif, transparan, dan akuntabel,” terang Marsono dalam rapat tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Ahmad Baharudin berharap hubungan kemitraan yang selama ini terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus dipertahankan. Ia menilai kolaborasi yang konstruktif menjadi modal utama dalam mewujudkan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

READ  Sepanjang tahun 2024, Polres Tulungagung Berhasil Tangkap 92 Tersangka Narkoba

“Saya berharap kerjasama yang harmonis ini dapat terus berlanjut guna mewujudkan Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Maju, dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa,” ungkapnya.

Persetujuan APBD Tahun Anggaran 2027 yang bertepatan dengan puncak peringatan Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung juga menjadi simbol komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan semangat Hari Jadi tahun ini, “Gumregah, Nyawiji lan Ngabekti Tumuju Tulungagung Lohjinawi,” seluruh pemangku kepentingan bertekad memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran yang disusun mampu memberikan manfaat nyata, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung secara menyeluruh.||| Dodik S

 

Editor : Zul

Related Post