AKTUALONLINE.co.id – Sumatera Utara || Perjanjian No.Dir/SPK-I/01/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 antara PT. Perkebunan Nusantara II (red. sekarang berganti nama menjadi PTPN I Regional I), PT. Ciputra KSPN dan PT. Nusa Dua Propertindo (NDP), bukanlah kerjasama investasi yang menguntungkan negara sepenuhnya.
Mulai dari pasal pertama dalam kesepakatan, telah menunjukkan fakta bahwa lahan milik negara akan dijual lewat proyek Deli Megapolitan CitraLand. Tentu saja, ikatan ini dibahas di luar sengketa lahan dengan masyarakat seperti yang terjadi hingga saat ini.
Seperti dalam Pasal 2 terkait tujuan perjanjian, disebut di sana bahwa PTPN I Regional II dan PT. NDP wajib bertanggungjawab menyediakan lahan wilayah HGU dan PT. Ciputra lah yang akan melaksanakan kegiatan pengembangan yang di dalam pasal lainnya seperti Pasal 9 poin 9.1 butir 9.1.2 diperjelas bahwa pengelolaan yang dimaksud salah satunya adalah penjualan.
Pasal 3 terkait wilayah HGU – areal kawasan yang dikerjasamakan, disebutkan secara jelas bahwa Luas wilayah yang akan dibangun CitraLand ternyata bukan 8.077 Ha, melainkan lebih. Diperkuat dengan risalah rapat 09 Oktober 2019 di Operation Room PTPN II yang didapatkan Aktual Online, kebutuhan lahan di luar kesepakatan itu belum mempertimbangkan akses jalan keluar dan masuk seperti dalam rancangan PT. Ciputra KSPN.
Di pasal yang sama, poin 3.2, klausal tersebut menyatakan bahwa wilayah HGU yang dimaksud untuk pembangunan CitraLand merupakan lahan perkebunan non produktif milik PTPN II atau PT. NDP.
Menganalisis hal itu, Praktisi Hukum Jauli Manalu mengatakan bahwa sejak lama, lahan-lahan yang dijadikan kawasan Deli Megapolitan merupakan lahan negara yang tidak produktif, ditelantarkan dan berupaya tetap dimohonkan HGU nya tanpa memiliki perencanaan untuk berkebun.
Bahkan, diantara ribuan Ha yang dijadikan hunian elite itu terdapat tanah-tanah milik masyarakat yang telah dibagikan secara sah oleh negara dengan bukti hukum. Namun, tetap saja tidak dihiraukan oleh PTPN I Regional I.
“Kalau bicara tidak produktif, rata-rata lahan yang dibangun CitraLand memang tidak produktif. Pertanyaannya, mengapa berusaha dimohonkan perpanjangannya, jika ujungnya dijual ke pengembang,” cecarnya.
Lanjutnya, dengan disahkannya UU Pengaturan Reforma Agraria No.10 Tahun 2026, fakta adanya masyarakat diusir dari lahan-lahan yang telah dibagikan negera atau telah lama mereka urus karena ditelantarkan demi berdirinya rumah-rumah mewah, menurut Jauli Manalu adalah sebuah kejahatan.
Solusinya, proyek CitraLand maupun lainnya seperti Jewel Garden, dan Pesona Indah Cemara harus dihentikan. BPN wajib melakukan pengukuran ulang atas klaim lahan-lahan yang sebut sebagai aset PTPN I Regional I.
Paling krusial lagi, BPN juga harus menjelaskan penyebab adanya sertifikat HGU untuk PTPN I Regional I yang digunakan mereka sebagai dasar klaim aset dan dasar menggunakan tanah untuk proyek CitraLand dan elrunahan elite lain, tidak memiliki peta bidang dan peta pendaftaran.
“Pantas saja konflik. HGU nya tidak ada peta bidang dan peta pendaftaran. Lalu, tanah siapa ini yang diklaim HGU lalu dibangun CitraLand atau perumahan elite lain. Ukur ulang, itu kesalahan BPM. Terlepas ada indikasi apapun itu. Stop pembangunan rumah elite di lahan-lahan yang diklaim HGU,” tutupnya.
Ada banyak hal yang menarik lainnya di dalam perjanjian proyek Deli Megapolitan ini. Benarkah, negara diuntungkan.*Bersambung || Prasetiyo
Catatan Redaksi:
Redaksi Aktual Online telah berusaha melakukan konfirmasi untuk meminta keterangan dari Region Head PTPN I Regional I Wispramono Budiman, Kuasa Hukum PT. NDP Sastra dan pihak pengembang CitraLand, namun hingga kini tidak satupun dari mereka mau memberikan penjelasan soal perjanjian tersebut.
