AKTUALONLINE.co.id – JAKARTA || Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menetapkan ketahanan energi sebagai fokus pemeriksaan tematik nasional pada Semester II Tahun 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen BPK dalam mendukung agenda prioritas pembangunan nasional Asta Cita, khususnya di sektor energi yang dinilai menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua BPK, Isma Yatun, mengatakan sektor energi memiliki peran strategis karena menjadi penopang berbagai sektor penting, mulai dari industri, transportasi, pertanian, pelayanan publik hingga kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan energi harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi negara.
Dalam rangka mempersiapkan pemeriksaan tersebut, BPK menggelar Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakor) pada 29 Juli 2026 dan Rapat Koordinasi (Rakor) pada 30 Juli 2026 di Kantor Pusat BPK, Jakarta. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor energi guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi ketahanan energi nasional.
Sejumlah pejabat dan tokoh yang hadir di antaranya Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Kepala BRIN Arif Satria, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Unggul Priyanto, Irjen Kementerian ESDM Yudhiawan, CIO BPI Danantara Pandu Satria Sjahrir, Wakil Direktur Pertamina Oki Muraza, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Isma Yatun, pemeriksaan tematik kali ini akan menggunakan pendekatan ekosistem (cross-cutting audit), yakni menilai seluruh rantai nilai energi dari hulu hingga hilir sebagai satu sistem yang saling terhubung.
“Pendekatan ini menempatkan seluruh pelaku dalam rantai nilai energi sebagai satu ekosistem yang saling terhubung. Karena BPK tidak hanya ingin mengetahui apa yang terjadi, tetapi memahami akar permasalahan, risiko yang berkembang, dan perbaikan yang diperlukan agar sistem bekerja lebih efektif,” ujar Isma Yatun saat membuka Rakor BPK bertema “BPK Bermartabat dan Bermanfaat, BPK Mendukung Program Ketahanan Energi.”
Sementara itu, Wakil Ketua BPK Budi Prijono menegaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan memastikan seluruh proses pembangunan ketahanan energi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan, benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“BPK hadir untuk memastikan kebijakan, program, anggaran, dan sumber daya negara dikelola secara akuntabel, efisien, efektif, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional tersebut, BPK akan mengerahkan sumber daya terbaik yang dimiliki dengan memperkuat kolaborasi lintas satuan kerja serta membangun pemahaman yang komprehensif terhadap ekosistem energi nasional.
Melalui langkah tersebut, BPK menargetkan lahirnya rekomendasi yang relevan, implementatif, dan mampu mendorong perbaikan tata kelola energi nasional sehingga semakin mendukung ketahanan energi Indonesia di masa mendatang.
Pra Rakor dan Rakor BPK juga dihadiri Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, Anggota III BPK Akhsanul Khaq, Anggota VI BPK Fathan Subchi, Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (PPTM) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) BPK. || Red
