AKTUALONLINE.co.id MEDAN |||
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Sumatera Utara menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi perekonomian Indonesia saat ini, yang ditandai dengan tren pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS serta dampaknya pada stabilitas harga barang pokok.
Menanggapi situasi tersebut, organisasi ini mendesak adanya langkah ekstrem berupa restrukturisasi di pucuk pimpinan otoritas fiskal dan moneter negara.
Dalam keterangan resminya yang diterima Aktualonline, Jum’at (12/6/2026), Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Sumatera Utara, Sintong Sinaga, menegaskan bahwa fluktuasi tajam nilai tukar mata uang bukan lagi sekadar angka di atas kertas, melainkan sudah mulai menggerus daya beli masyarakat riil, khususnya di wilayah daerah.
*Dampak Sektor Riil dan Tekanan Inflasi Daerah
Sintong Sinaga memaparkan bahwa pelemahan Rupiah yang berlarut-larut berpotensi memicu lonjakan harga barang-barang berbasis impor (imported inflation). Menurutnya, kondisi ini akan langsung memukul masyarakat kelas menengah ke bawah serta sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Sektor domestik kita, terutama di daerah seperti Sumatera Utara, sangat sensitif terhadap gejolak biaya produksi. Ketika Rupiah melemah dan biaya logistik serta bahan baku naik, rakyat kecil yang menanggung bebannya. Kami melihat bauran kebijakan saat ini belum mampu memberikan bantalan ekonomi yang kuat,” ujar Sintong Sinaga.
Ia menambahkan, ketergantungan pada instrumen utang dan lambatnya intervensi stabilisasi pasar moneter menunjukkan adanya ruang evaluasi yang besar dalam tubuh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
* Mendesak Reformasi Kepemimpinan Fiskal dan Moneter
Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan publik terhadap kondisi bangsa, Sintong Sinaga atas nama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Sumatera Utara menyampaikan dua tuntutan utama:
Desakan Mundur kepada Menteri Keuangan: Menkeu dinilai perlu mengambil tanggung jawab politik dan profesional atas ketidakmampuan menjaga ketahanan fiskal serta strategi pengelolaan utang yang dinilai kian membebani APBN di tengah ketidakpastian global.
Desakan Mundur kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia: Jajaran direksi/Dewan Gubernur BI didesak meletakkan jabatan karena dinilai kurang agresif dan kehilangan momentum dalam menerapkan bauran kebijakan (policy mix) guna menahan laju depresiasi Rupiah secara jangka panjang.
“Ini bukan persoalan sentimen personal, melainkan murni mengenai kapabilitas kepemimpinan. Indonesia butuh nakhoda baru di bidang ekonomi yang memiliki visi segar, independen, dan berani mengambil keputusan struktural yang berpihak pada stabilitas ekonomi rakyat,” tegas Sintong.
* Pemerintah Imbau Pasar Tetap Tenang
Di sisi lain, dalam berbagai kesempatan sebelumnya, pihak pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyatakan bahwa pelemahan Rupiah saat ini sebagian besar dipicu oleh faktor eksternal (external shock), seperti kebijakan suku bunga tinggi bank sentral AS dan ketegangan geopolitik global. Pemerintah menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih relatif solid dibandingkan negara-negara berkembang lainnya dan terus melakukan intervensi pasar (triple intervention) untuk menjaga volatilitas kurs agar tetap terukur.
Namun, bagi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Sumatera Utara, argumentasi faktor eksternal tidak lagi mencukupi tanpa adanya terobosan domestik yang nyata. Organisasi mahasiswa ini menyatakan akan terus mengawal perkembangan isu ekonomi ini dan membangun konsolidasi dengan elemen masyarakat sipil lainnya jika tidak ada perbaikan signifikan dalam waktu dekat.
“PMKRI SUMUT menghimbau seluruh cabang se provinsi sumut untuk melakukan aksi serentak untuk mendesak Menkeu Mundur dan Dewan Direktur mundur dari jabatan agar kita memiliki harapan baru di sektor ekonomi yang lebih memiliki kapabilitas bukan sekedar koboy kampung” ucap sintong sinaga.||| TAS
Editor : Red
