AKTUALONLINE.co.id – JAKARTA ||| Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan melakukan audiensi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Rabu (6/5/2026), untuk membahas penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun, Kadis PKP Anggiat Simanullang, Kepala Bidang Perumahan Barita Manullang, serta perwakilan Bappelitbangda Novaria Tobing dan jajaran terkait lainnya.
Rombongan Pemkab Humbahas diterima langsung oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Ir. Fitrah Nur, didampingi Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan Tati M. Kacaribu, serta Sekretaris Ditjen Kawasan Permukiman Musrifah.
Dalam paparannya, Bupati menyampaikan bahwa kondisi perumahan di Humbang Hasundutan masih membutuhkan perhatian serius, dengan 6.154 unit RTLH dan backlog perumahan mencapai 9.047 kepala keluarga.
Ia menjelaskan bahwa Pemkab telah mengusulkan 880 unit bantuan BSPS yang terdaftar dalam DTSEN, namun baru 457 unit yang disetujui, sehingga masih terdapat kekurangan 423 unit yang perlu ditangani.
Selain RTLH, Bupati juga membahas percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. Pemkab telah menyiapkan dua lokasi lahan, yakni di Desa Sampetua seluas 5.592 m² untuk 30 kepala keluarga dan di Desa Pulogodang seluas 1.800 m² untuk 17 kepala keluarga.
“Seluruh dokumen rencana kegiatan telah kami sampaikan dan kami berharap pembangunan hunian tetap dapat segera direalisasikan agar masyarakat terdampak bisa tinggal di tempat yang layak dan aman,” ujar Bupati.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Kawasan Permukiman menyambut baik usulan Pemkab Humbahas dan menyatakan akan menurunkan tim dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP2P) Sumatera II untuk melakukan verifikasi lapangan, termasuk pengecekan kondisi rumah, legalitas lahan, dan kesiapan masyarakat penerima bantuan.
Melalui audiensi ini, Pemkab Humbang Hasundutan berharap sinergi dengan Kementerian PKP dapat mempercepat penanganan RTLH dan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di daerah tersebut. ||| Agus Juntak
