AKTUALONLINE.co.id TULUNGAGUNG |||
Pemerintah Kabupaten Tulungagung memastikan proses pengisian ratusan kursi Kepala Sekolah (Kepsek) yang kosong akan berlangsung transparan dan bebas dari praktik mahar jabatan.
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menegaskan tidak ada ruang bagi transaksi jabatan di masa kepemimpinannya. Untuk menjamin hal tersebut, Pemkab Tulungagung menggandeng Polres Tulungagung dan Kejaksaan Negeri Tulungagung guna mengawasi setiap tahapan seleksi.
“Kami pastikan tidak ada mahar. Jika ada pihak yang mengaku utusan saya dan meminta imbalan, itu bohong! Segera laporkan, akan kami proses secara hukum,” tegas Gatut Sunu di hadapan awak media, Jumat (6/2/2026).
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, Sukowinarno, mengungkapkan saat ini terdapat 127 posisi Kepsek yang lowong, ditambah 12 orang yang akan memasuki masa pensiun pada Februari ini.
Meski target pengisian dipatok selesai pada Maret 2026, tantangan besar masih menghadang. Dari ratusan calon, baru 17 guru yang dinyatakan lulus diklat dan bersertifikat sesuai Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.
“Kami akan lakukan seleksi administrasi dan pendataan ketat. Prinsipnya, semua harus sesuai aturan dan tanpa pungutan sepeser pun,” jelas Sukowinarno.
Bupati Gatut Sunu menambahkan, tahun ini dirinya akan melakukan “bersih-bersih” praktik jual beli jabatan. Ia menegaskan, jika masih ada oknum yang mencoba bermain, aparat penegak hukum siap bertindak.
“Kalau ada yang mengatakan saya disuruh Bupati, atau diminta membayar sejumlah uang agar bisa jadi kepala sekolah, jangan percaya. Itu bohong. Jika tetap melanggar, silakan ditangkap oleh aparat penegak hukum,” pungkasnya.
Langkah berani ini diharapkan menjadi titik balik bagi dunia pendidikan di Kabupaten Tulungagung. Dengan hilangnya praktik “beli kursi”, Kepala Sekolah yang terpilih diharapkan benar-benar mereka yang memiliki dedikasi dan kualitas, bukan sekadar bermodal “isi dompet” tebal.||| Dodik S
Editor : Zul
