Today

Buzzer Giring Opini Sesat Soal Tambang Emas Ilegal Pasaman jadi Ketergantungan Ekonomi Masyarakat, Fahrul Rozi Harahap: Artinya Bupati dan Kapolda Gagal

Praktisi Hukum dan Aktivis Fahrul Rozi Harahap dengan latar belakang korban percobaan pembunuhan karena menolak tambang Nenek Saudah dan aktivitas tambang di Pasaman. (Grafis: Tim Aktual Online)

 

 

AKTUALONLINE.co.id – Sumatera Barat || Sejak viralnya kasus percobaan pembunuhan terhadap nenek Saudah yang menolak aktivitas tambang emas ilegal masuk ke lahan miliknya dan telah ada pengakuan terbuka seorang pria mengaku bernama Roni Irawan alias Rohom menjalankan aktivitas tambang ilegal usai membuat ancaman terhadap aktivis dan wartawan, kini muncul penggiringan opini dari para buzzer soal tambang emas ilegal yang harus didukung karena memberikan lapangan pekerjaan dan membuat ketergantungan ekonomi bagi masyarakat.

Praktisi Hukum dan juga Aktivis Fahrul Rozi Harahap menilai bahwa opini tersebut sesat dan berusaha memengaruhi publik untuk memaklumi kasus nenek Saudah dan keberadaan tambang emas ilegal di Sumatera Barat, khususnya Pasaman. Dengan begitu, publik mulai kendor mengawal kasus yang sebenarnya diduga telah melibatkan banyak orang, termasuk para oknum pejabat dan penegak hukum.

“Ya namanya buzzer cari makan. Meski opini sesat, selama tuannya senang tidak masalah. Mana paham mereka kalau suatu saat nenek mereka, mamak mereka, keluarga mereka jadi korban. Dan penggiringan opini ini kan rentang waktunya saling berkaitan, coba kita buka jejak digital, waktu pertama kasus nenek Saudah dipublis, yang dilakukan buzzer giring pendapat ini kasus keluarga, lalu setelah disingung-singgung soal tambang emas ilegal dan muncul pernyataan keterlibatan Roni Irawan alias Rohom, diciptakan opini bahwa tambang emas ilegal ini jadi ketergantungan ekonomi masyarakat,” urai Fahrul Rozi Harahap, Sabtu (17/1/2026) siang.

Dijelaskan Fahrul Rozi Harahap, tambang emas ilegal saat ini memang menjadi sumber mata pencarian banyak masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena sulitnya ekonomi, sedikitnya lapangan pekerjaan, serta munculnya kabar bahwa pembiayaan salah satu pejabat dalam kontestasi politik juga diduga bersumber dari pemain tambang emas ilegal.

READ  PDAM Tirtanadi Bungkam Soal Temuan BPK, Ratama Saragih: Diduga Kuat Lakukan Korupsi

Lanjutnya, urusan sumber lapangan kerja atau kesejahteraan masyarakat harusnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Misalnya Bupati Pasaman Welly Suheri. Berkembang dan semakin maraknya pelaku tambang emas ilegal hingga dianggap lumrah oleh sebagian kelompok yang bergantung hidup dari sana dikarenakan polisi khususnya Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta tidak berani tegas.

Akibat kegagalan Bupati Pasaman Welly Suheri dan Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta ini, buzzer mencoba memengaruhi pemikiran masyarakat untuk yakin bahwa tambang emas ilegal adalah perbuatan yang dibenarkan. Bahkan yang menolak tambang emas ilegal layak disingkirkan.

“Inilah kegagalan Bupati Pasaman. Lapangan pekerjaan sulit. Ini kegagalan Kapolda Sumbar tidak tegas terhadap pelaku tambang emas ilegal. Akhirnya, tambang emas ilegal ini dianggap lumrah dan yang menolak wajib disingkirkan karena dianggap mengganggu mata pencarian mereka. Kapolri kalan mau copot Kapolda Sumbar dan jajarannya ini,” tegas Fahrul Rozi Harahap.

Diingatkan Fahrul Rozi Harahap, nenek Saudah merupakan tanda genderang perang yang diletuskan oleh para pemain tambang emas ilegal. Jika tidak ada yang berani melawan, maka bersiaplah ke depan nyawa tidak akan ada harganya lagi. Akan ada penyiksaan fisik serupa, lebih dari itu, atau bencana alam yang menanti.

Sementara itu Bupati Pasaman Welly Suheri dan Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta yang dikonfirmasi, masih bungkam terkait kasus nenek Saudah dan tambang emas ilegal.|| Prasetiyo

Related Post