AKTUALONLINE.co.id MEDAN |||
Forum Bersama Umat Kebangsaan Indonesia (FBUKI) kembali menyampaikan aspirasi terkait pembinaan warga binaan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani. Melalui surat resmi, organisasi ini menekankan pentingnya remisi berbasis kemanusiaan dan program pelatihan ketahanan pangan bagi warga binaan di berbagai lapas dan rutan di Indonesia.
FBUKI menyebut perhatian mereka terhadap kesejahteraan warga binaan dan mantan warga binaan sebagai komitmen jangka panjang. Pada Juli 2025, organisasi ini pernah mengajukan permohonan Remisi Dasawarsa, yang kemudian mendapat respons cepat dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kebijakan tersebut membuat banyak warga binaan memperoleh kebebasan bertepatan dengan perayaan 17 Agustus 2025, sesuatu yang oleh FBUKI disebut sebagai langkah penuh empati dari pemerintah.
Memasuki akhir tahun, FBUKI kembali mengajukan usulan baru: Remisi Pengampunan Nasional yang diharapkan dapat diberikan pada awal 2026. Mereka menilai remisi ini dapat menjadi simbol kemanusiaan dari pemerintah, terutama bagi warga binaan yang selama masa penahanan kehilangan kesempatan berkumpul dengan keluarga.
Remisi Pengampunan Nasional yang diusulkan FBUKI menyasar dua kelompok warga binaan: mereka yang telah menjalani setengah masa hukuman serta warga binaan berusia 50 tahun ke atas. Jika dari dua kelompok ini ada yang memperoleh pembebasan, FBUKI juga meminta agar mereka tidak lagi dibebani denda subsider maupun denda kerugian negara.
Selain remisi, FBUKI mengajukan program Ketahanan Pangan Warga Binaan, yang ditujukan bagi warga binaan yang telah menjalani sepertiga masa hukuman. Mereka diusulkan mengikuti pelatihan minimal enam bulan di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Pelatihan itu dapat dilakukan di dalam kompleks lapas atau rutan yang memiliki lahan, maupun di area luar lembaga pemasyarakatan yang memungkinkan.
FBUKI menyusun usulan tersebut setelah mengkaji rencana belanja negara yang disusun Presiden Prabowo untuk tahun 2026. Dalam dokumen itu, Ketahanan Pangan menjadi prioritas pertama dengan alokasi anggaran sebesar Rp164,4 triliun. Dengan ikut melibatkan warga binaan, FBUKI menilai sektor pangan dapat diperkuat sekaligus membuka jalan reintegrasi sosial bagi mereka setelah bebas.
Melalui pelatihan tersebut, warga binaan yang kelak mendapat pekerjaan dinilai akan lebih mampu menghidupi keluarganya, memiliki kesempatan memperbaiki taraf hidup, dan terhindar dari tekanan ekonomi yang sering kali memicu tindakan kriminal. FBUKI juga menyebut program itu berpeluang menekan angka residivisme, mengurangi beban APBN untuk biaya pemasyarakatan, serta menumbuhkan tenaga kerja produktif di sektor pangan.
Penguasaan keterampilan yang berkelanjutan diyakini dapat memperlancar proses adaptasi mantan warga binaan di tengah masyarakat. Karena itu, FBUKI menyatakan sangat berharap Presiden Prabowo dan DPR dapat mengabulkan usulan remisi dan program pelatihan tersebut. Organisasi ini juga menegaskan kesiapannya membantu pemerintah dalam merealisasikan kedua program itu. ||| TAS
Editor : Zul
