AKTUALONLINE.co.id – TOBA ||| Program bantuan bedah rumah di Desa Silamosik II, Kabupaten Toba, menuai sorotan dari sejumlah warga. Mereka mempertanyakan standar bangunan, proses verifikasi, legalitas pembangunan, serta dugaan adanya praktik ketidakadilan dalam penentuan penerima manfaat.
Salah satu penerima bantuan, Posman Sitorus, menyampaikan kekecewaannya terkait proses dan hasil pembangunan rumahnya. “Bedah rumah ini seharusnya memiliki standar yang jelas, baik dari sisi fisik maupun legalitasnya,” ujarnya Rabu (26/11/2025). Ia juga menilai proses survei awal tidak transparan. “Kenapa saat survei tim media tidak hadir? Yang datang hanya tim verifikasi. Setelah rumah selesai, baru saya diajak bicara,” keluhnya.
Ketika media berupaya meminta konfirmasi kepada Agnes Wirdawati, yang disebut sebagai petugas tim verifikasi, yang bersangkutan tidak berada di lokasi. Posman menyebut bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, survei dilakukan oleh tim dari kabupaten dan perwakilan kementerian. Namun, pernyataan ini dibantah oleh warga lain yang hadir saat wawancara. “Saya tidak melihat ada perwakilan dari media atau kementerian. Yang datang hanya dari desa,” ujarnya.
Selain menyoroti standar dan alur verifikasi, warga juga mempertanyakan pendampingan dari pihak desa. “Ini program pemerintah, seharusnya perangkat desa mendampingi prosesnya,” kata Posman. Ia juga menyoroti pembangunan rumah yang berdiri di lahan kosong, yang menurutnya menimbulkan pertanyaan dari masyarakat.
Sejumlah warga lain turut menyampaikan laporan terkait dugaan ketidaktepatan sasaran serta indikasi keberpihakan dalam penyaluran bantuan bedah rumah maupun bantuan sosial lainnya. “Ada rumah yang dibedah bukan milik penerima, tapi milik orang lain. Bahkan ada foto tanah kosong, tapi bantuan justru diberikan kepada orang berbeda,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan konflik kepentingan juga mencuat terkait hubungan keluarga antara penerima bantuan dengan kepala desa. “Yang dapat bedah rumah itu abang kandung kepala desa,” ungkap salah satu warga. T
ak hanya program bedah rumah, penyaluran bantuan sosial seperti PKH dan BLT juga dipertanyakan. Warga melaporkan adanya penerima yang sudah tidak tinggal di desa namun tetap mendapatkan bantuan, diduga karena masih memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa. “Bahkan, ada yang uang bantuannya diambil pihak lain,” sebut warga tersebut. Sementara itu, masih banyak warga kurang mampu yang belum tersentuh bantuan.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk mengevaluasi pelaksanaan program di Desa Silamosik II agar tepat sasaran dan berjalan sesuai aturan. Mereka juga meminta pembaruan data penerima bantuan sosial.
Warga turut mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Kabupaten Toba, untuk memeriksa dugaan penyimpangan yang terjadi.
Selain itu, mereka menyoroti tindakan kepala desa yang disebut meninggalkan kantor bersama perangkatnya pada jam kerja, yakni pukul 14.00 WIB, Rabu, 26 November 2025.||| Agus