AKTUALONLINE.co.id – ACEH SINGKIL ||| Saat banyak warga Aceh Singkil berjuang memenuhi kebutuhan pokok di tengah sulitnya ekonomi, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil justru mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk membeli fasilitas mewah bagi pejabat.
Data dari sirup.lkpp.go.id menunjukkan, pada tahun anggaran 2025 Pemkab Aceh Singkil menganggarkan Rp 2,2 miliar untuk pembelian empat unit mobil dinas baru—satu unit untuk Wakil Bupati senilai Rp 800 juta dan tiga unit untuk unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) senilai total Rp 1,4 miliar.
Tak berhenti di situ, pemerintah daerah juga menganggarkan Rp 90 juta untuk pembelian dua unit iPad premium dan satu unit iPhone 16 Pro. Dua iPad tersebut diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati (Rp 60 juta), sementara iPhone 16 Pro seharga Rp 30 juta masuk anggaran Setdakab melalui metode pengadaan langsung yang diumumkan 21 Juni 2025.
Produk yang dibeli bukan keluaran lama. iPhone 16 Pro baru dirilis awal tahun ini, sedangkan iPad yang direncanakan juga merupakan tipe premium.
Kebijakan ini memicu kritik luas di media sosial. Warganet mempertanyakan urgensi pembelian fasilitas mewah di tengah defisit anggaran, terlebih saat infrastruktur dasar di Aceh Singkil seperti jalan, jembatan, dan layanan publik masih jauh dari memadai.
Menanggapi sorotan publik, Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon membantah anggapan bahwa fasilitas tersebut untuk kepentingan pribadinya. Ia mengklaim iPhone 16 Pro yang dianggarkan bukan untuk Bupati, melainkan untuk bagian Humas Setdakab demi kebutuhan dokumentasi.
“Itu bukan untuk Bupati dan tidak digunakan untuk pribadi, tetapi untuk keperluan Humas Setdakab, karena kameranya harus yang mumpuni,” kata Oyon saat acara penutupan HKG PKK ke-53 di Pulo Sarok, Kamis (14/8).
Oyon juga menegaskan mobil dinas senilai Rp 2,2 miliar itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk Wakil Bupati dan Forkopimda. Ia mengaku masih menggunakan mobil pribadi tanpa meminta uang sewa kepada daerah.
“Kalau Rp 2,2 miliar itu kecil bagi saya. Jangan fitnah saya. Kalau perlu, nanti saya minta Kapolres untuk menindak,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Oyon menyebut tahun depan Pemkab berencana menganggarkan pembelian drone untuk pemetaan lahan dari udara.
Kendati demikian, polemik ini belum mereda. Publik masih mempertanyakan prioritas belanja pemerintah daerah yang terkesan lebih memanjakan pejabat ketimbang memperbaiki layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat. ||| Gunawan