Eks Kadisdik Sumut Abdul Haris Lubis. (Foto: Ist/Aktual Online)

AKTUALONLINE.co.id – Medan || Kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut senilai Rp176 miliar menjadi pertaruhan marwah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Analisis dari Ketua Pemenangan Cahaya Kemenangan Prabowo (Cakep) Sumut Jauli Manalu itu berdasarkan beberapa fakta operasi senyap yang kemudian pecah karena direbutnya target operasi oleh Koortas Tipidkor Mabes Polri.

Upaya pemeriksaan terhadap puluhan orang dari Polda Sumut, Disdik Sumut dan rekanan proyek di kantor BPKP Sumut maupun kantor polisi, seakan ditebas.

Tidak lama setelah itu, fokus publik dialihkan ke kasus OTT Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting dan jajarannya dalam proyek jalan di Tapanuli Selatan.

“Kasus DAK Rp176 miliar di Disdik Sumut itu marwah KPK. Sekarang, KPK mau tidak mempertahankan marwahnya yang telah dicederai dengan masuknya pihak lain ke dalam operasi mereka lalu target tersebut direbut dan katanya masuk ke kasus pemerasan. Tapi, sampai saat ini kasusnya tidak dilimpahkan juga ke kejaksaan. Ada apa. Dan kenapa KPK diam saja. Kondisi ini menjadi pertanyaan besar publik,” cecar Jauli Manalu.

Bahkan, jauh sebelum terjaringnya Topan Ginting dalam OTT, Gubernur Sumut Bobby Nasution telah memberikan lampu hijau kepada KPK agar kasus korupsi DAK Rp176 miliar diproses. Buktinya, Abdul Haris Lubis dinonaktifkan dari jabatan apapun di lingkungan Pemprov Sumut hingga akhirnya pensiun beberapa waktu lalu.

Jauli Manalu mengingatkan agar KPK menuntaskan perkara Abdul Haris Lubis yang dalam kasus DAK Rp176 miliar itu berperan sebagai inisiator serta fasilitator pertemuan Kompol Ramli cs, Topan Siregar dan RBH selaku rekanan bawaan dengan para kepala sekolah SMA juga SMK.

Jika tidak tuntas, maka akan timbul asumsi liar publik yang memandang bahwa operasi yang dikerjakan KPK tidak independensi, tebang pilih dan hanya ingin mengacaukan situasi di Sumut.

Hingga kini Abdul Haris Lubis yang namanya hingar disebut-sebut memiliki peran penting terjadinya kasus dugaan korupsi DAK Rp176 miliar itu terus bungkam. KPK pun masih tertutup untuk memberikan penjelasan soal kelanjutan kasus tersebut. || Prasetiyo