Aktualonline.co.id- DeliSerdang

Hingga kini kasus pungli dana bantuan operasional kesehatan (BOK) di Deli Serdang yang sudah viral dan sudah diperiksa di Polresta Deli Serdang raib dan hilang tanpa jejak padahal kasus tersebut melibatkan orang nomor satu yang ada di Deli serdang.

Tentu saja, adanya operasi tanpa tangan yang dilakukan komis pemberantasan korupsi (KPK) terhadap oknum pejabat di propinsi Sumatera Utara sangat gempar apalagi kalau pejabat yang ada di Deli Serdang ini.

Menurut oknum ASN inisial FT bahwa sebenarnya kasus pungli dana BOK yang ada di dinas kesehatan Deli Serdang dan waktu itu di jabat kepala dinas dr Asriludin Tambunan yang kini menjabat sebagai bupati sangat gampang di ungkap.” Kita siap dijadikan saksi karena pengungkapan itu dilakukan dari bawah dan kemana di setor serta selanjutnya siapa yang terahkir menerima kan gampang diungkap.” Sebutnya.

Namun kekecewaan kalangan ASN kepada penegak hukum yang ada di Sumut ini sudah sangat parah karena ujung ujungnya hanya ASN yang dijadikan tumbal sedangkan kasusnya senyap dan kami pula yang jadi korban mereka

Dijelaskan FT lagi, bahwa ketakutan kalangan ASN yang ada di dinas kesehatan untuk membongkar hal ini sangat logis karena yang terlibat di dalam hal ini jelas orang nomor satu yang ada di kabupaten ini .” Dia aja jabat sebagai kepala dinas gak tersentuh konon lagi sudah jadi bupati gimana lagi alih alih uangnya sekarang gak berseri bos.” Terang ibu anak 3 ini.

Dibeberkanya lagi, bahwa pemotongan atau pungli dana BOK itu bisa jadi modal calon bupati karena pencairannya setiap bulannya dan modusnya sangat rapi gini ya para pejabat penegak hukum yang ada di Republik ini caranya setiap pegawai ASN yang ada di puskesmas yang mengikuti kegiatan dana bantuan itu awalnya melalui rekening pemkab di salurkan ke rekening dinas.

Selanjutnya oleh dinas dana itu disalurkan ke setiap ASN yang menerima dan begitu dana di terima oleh setiap asn, nah mainan dilakukan dengan melibatkan kepala puskesmas dan bendahara dengan istilah diskon kayak kayak di mall itu gayanya dan para ASN yang menerima dana itu sudah tau dengan istilah tersebut dan selanjutnya dana itu dikutip melalui oknum bendahara itu.

Setelah dikumpulkan bendahara, selanjutnya dana itu di bawa ke dinas dan diserahkan kepada 2 orang pejabat yang ada di dinas dan selanjutnya di serahkan ke mereka.” Kalau gak memberi siap siaplah bulan depan di copot.” Terangnya

Jadi, hasil pungli itu uangnya milyaran bos setiap bulanya di dapat dan bisa di bagi bagi untuk kalahan oknum penegak hukum di Sumatera Utara ini dan sisanya dapat untuk modal pilkada kalau mau maju menjadi bupati atau lainnya.

Di terangkannya lagi, kalau ASN ini siap kalau mau dijadikan saksi akan tetapi kalau itu dipanggil pihak kejagung dan KPK dan kalau untuk Poldasu,kajatisu ataupun polres maupun Kajari maaf aja kayaknya kami gak mau bukan kami gak percaya kepada mereka akan tetapi sudah tau arahnya kemana dan ujungnya ujungnya kemana.” Kami gak asal cakap bos kalau mereka penegak hukum yang ada di pusat sana mau bongkar kami siap dan kalau butuh dengan kami silahkan hubungi wartawan ini karena hanya dia kami percaya dan sudah capek ribut tapi gak pernah di gubris sama sekali.

Menanggapi hal itu, Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Gandi Parapat mengakui sangat terkejut dengan pernyataan oknum ASN ini dan meyakinkan bahwa penegakan hukum bagi tindak pidana korupsi di Deli Serdang masih tebang pilih sehingga hal ini membuktikan bahwa adanya indikasi ATM yang terjadi.” Ini harus diusut apalagi saksi sudah ada tinggal penegak hukum yang kejar bola.” Katanya.

Jadi apabila hal ini di biarkan akan menjadi president buruk bagi penegak hukum dan bertentangan dengan komitmen di Republik ini dan harus segera di usut mengigat sudah kondisi darurat.gom