Foto Iswar Lubis di backdrop pelantikan organisasi kemasyarakatan yang mendukung rival Bobby Nasution saat Pilgubsu 2024 kemarin. Tampak tertulis bahwa Iswar Lubis merupakan penasehat dalam organisasi. (Foto: Ist/Aktual Online)
AKTUALONLINE.co.id – Medan || Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut Gandi Parapat mensinyalir bahwa pengunduran diri Iswar Lubis dari jabatannya sebagai Kadishub Kota Medan bukan masalah kesehatan, melainkan persoalan organisasi kemasyarakatan yang dimasukinya tidak mendukung Bobby Afif Nasution saat Pilgubsu 27 November 2024 lalu.
Dibeberkan Gandi Parapat, Iswar Lubis di dalam organisasi kemasyarakatan yang baru menetas di Medan pertengahan tahun 2024 silam, merupakan penasehat organisasi untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran di Sumatera Utara. Setelah dilantik, pertengahan November 2024, organisasi tersebut secara terang-terangan mendukung rival Bobby Afif Nasution.
“Saya melihat dari kajian politiknya, Iswar Lubis mundur karena sakit. Ini disinyalir karena organisasinya tidak mendukung Bobby Nasution saat Pilgubsu 2024 kemaren,” ungkapnya, Jumat (10/1/2025) siang.
Bahkan, jika memang Iswar Sakit, Gandi Parapat menilai ia tentu harusnya tidak hanya mundur dari jabatan Kadishub Medan akan tetapi meminta pensiun dini untuk lebih fokus menjalani perawatan demi kesembuhan dari penyakit yang sampai saat ini menjadi tanda tanya publik.
Di sisi lain, Gandi Parapat menganggap alasan Iswar Lubis juga patut dipercaya. Pasalnya, pengunduran diri dari jabatan Kadishub bisa jadi merupakan sebuah tekanan yang membuatnya menghadapi pilihan sulit, sehingga betul-betul mengalami sakit.
Kecurigaan Gandi Parapat juga dikuatkan dengan mundurnya banyak pengurus organisasi yang mencatut nama Iswar Lubis di dalamnya belum lama ini.
“Namanya dunia politik. Ada front stage yang selalu kita lihat di media atau secara langsung. Namun, ada back stage yang hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu saja. Silakan kita memberi analisis masing-masing,” tegasnya.
Sementara itu, mantan Kadishub Kota Medan Iswar Lubis yang dikonfirmasi Aktual Media Grup belum mau memberi jawaban soal pernyataan yang diutarakan Gandi Parapat.
Diberitakan sebelumnya, akhir pengunduran diri Iswar Lubis dari jabatannya sebagai Kadishub Kota Medan dinilai negatif oleh banyak pihak, lantaran banyak meninggalkan banyak masalah serius.
Pengamat Anggaran Elfenda Ananda kembali menyinggung soal mimpi-mimpi indah surplus pendapatan di akhir tahun 2024 dari penerapan kebijakan parkir konvensional gratis, e-parking yang kemudian berubah menjadi parkir berlangganan, hingga mampu menggaji 1.700 juru parkir di Kota Medan.
Hingga masuk tahun 2025, keberhasilan program parkir konvensional maupun parkir berlangganan itu hanyalah isapan jempol saja. Masyarakat yang sempat mematuhi kebijakan tersebut kini terang-terangan mengungkap kekecewaan mereka terhadap kutipan ganda uang parkir.
“Kabar mengejutkan mundurnya Iswar Lubis dari jabatan kepala dinas Perhubungan kota Medan disebabkan alasan Kesehatan ditengah berbagai persoalan serius dibidang perhubungan kota Medan antara lain persoalan pemberlakuan dua system pembayaran parkir ditepi jalan umum yakni parkir berlangganan dan pemberlakuan perda parkir No.1 tahun 2024 yang menggunakan cara konvensional dengan tarif Rp3 ribu, untuk kendaraan roda dua dan Rp5 ribu untuk kendaraan roda empat,” terangnya.
Kini, tukang parkir di Kota Medan juga secara terang-terangan menunjukkan perlawanan terhadap kebijakan yang disahkan oleh Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution dengan mengutip uang parkir terhadap kendaraan berstiker parkir langganan. Bisa jadi, hal ini sebagai imbas tidak jelasnya iming-iming gaji Rp2,5 juta jelang Pilgubsu lalu.
Elfenda Ananda menduga peristiwa itu dipengaruhi oleh memudarnya kekuatan Bobby Afif Nasution seiring berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo selaku mertua.
“Banyak pihak ketiga yang takut untuk berbenturan dengan walikota karena posisinya sebagai menantu presiden RI. Namun, kelihatannya itu tidak berlangsung lama, karena dalam berbagai viral di media sosial juru parkir saja sudah tidak takut lagi dan tetap mengutip parkir konvensional walaupun sudah memiliki stiker parkir berlangganan. Jika dibandingkan saat mertua masih berkuasa, tentunya kalau ada kejadian seperti ini besoknya sudah viral jukir akan diangkut oleh petugas kemanan dan akan minta maaf,” bebernya.
Dana pinjaman dari World Bank untuk membangun infrastruktur bus massal pelan-pelan juga menuai titik gelap. Bahkan, Elfenda Ananda memprediksi adanya bus listrik hanya akan membuat kemacetan parah karena pengadaannya berlawanan dengan program pengutipan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
Hingga akhirnya, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dikarenakan sudah membayar pajak, dan dirasa lebih mendukung mereka untuk hilir mudik ke banyak tempat yang tidak dijangkau oleh bus listrik.
Melihat masalah-masalah serius ini, Elfenda Ananda tidak yakin dengan pemaparan keberhasilan realisasi APBD 2024 yang disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan Zulkarnain di media massa yang menyebut telah optimal dan sehat.
Guna mengobati masalah serius ini, Elfenda Ananda menyarankan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap penggunaan anggaran di Dishub Kota Medan. Karena ia masih optimis bahwa pemeriksaan lembaga ini lebih kompeten dibanding inspektorat seperti yang pernah dijalani Iswar Lubis beberapa waktu lalu. || Prasetiyo
