AKTUALONLINE.co.id – Medan II Sudah dua pekan program parkir berlangganan berjalan, namun kutipan parkir secara tunai masih terus berlangsung. Meski bukan mejadi rahasia umum, namun praktek ilegal ini dibiarkan saja oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan.
Di sisi lain terus dikebutnya penjualan ribuan stiker. Banyak yang menduga jika beroperasionalnya para jukir ini mendapat sokongan dari oknum dishub Kota Medan karena setoran masih lancar.
Pengamat anggaran Elfenda Ananda menganggap hal itu sebagai persoalan serius yang mesti cepat ditangani. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI harusnya melakukan audit investigatif agar seluruh setoran parkir sejak digratiskan, lalu diterapkannya e-parking selama tiga bulan, hingga dimulainya penjualan stiker parkir berlangganan dapat diketahui muasal serta penerima alirannya.
“Audit BPK RI harus dilakukan secara investigatif untuk memastikan apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan dan efektifitas kinerja dari kebijakan tersebut. Sangat disayangkan kalau uang rakyat lewat retribusi parkir mengalir bukan ke kas daerah untuk dikembalikan pada pelayanan publik,” beber El, Jumat (12/7/2024) siang.
Mantan Direktur Eksekutif Forum Independen untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut tersebut juga menilai kebocoran parkir saat ini memang terjadi sebagai imbas dari tidak siapnya Pemko Medan khususnya Dishub dalam menjalankan sistem parkir berlangganan.
Hal itu dapat dilihat secara jelas melalui berbagai insiden miris seperti adu urat saraf antara pedagang dengan petugas Dishub Kota Medan, masih banyaknya kutipan tunai yang telah disahkan Pemko Medan sebagai setoran ilegal namun tidak diberantas, hingga pembayaran parkir double bagi pemilik kendaran dengan stiker berlangganan.
“Retribusi parkir yang justeru peluang bocornya diperluas karena tidak punya persiapan parkir berlangganan membuat uang rakyat harus keluar doble,” jelasnya.
El mengaku sedih melihat Wali Kota Medan yang manut dengan segala program parkir gagal dari Dishub Kota Medan. Di saat menantu Presiden Joko Widodo itu ingin membangun sentimen positif dalam pencalonan sebagai bakal calon gubernur Sumut malah harus ternodai dengan kebijakan parkir berlangganan yang dibuatnya sendiri tanpa persiapan yang matang. II Prasetiyo
