AKTUALONLINE.co.id – Deli Serdang || Masuknya PJ bupati Deli Serdang Wiriya Alrahman menjadi bupati yang ditunjuk Mendagri awalnya mendapat respon positif dari masyarakat Deli Serdang karena selama ini masyarakat ini perubahan kabupaten ini.
Namun di tengah perjalanan menjalankan jabatannya sebagai PJ bupati Deli Serdang Wiriya ternyata tak jauh beda dengan bupati sebelumnya dan malah mendukung korupsi dengan memberikan statement Deli Serdang mendapat Wajar tanpa pengecualian (WTP).
Padahal sebelumnya mantan sekda kota Medan ini mengakui bahwa APBD Deli Serdang 2023 mengalami defisit sekitar 200 milyar akibat utang proyek kepada rekanan.
“Ini manusia atau apa sekarang bilang gini besok bilang gitu gak jelas juga ini manusia nya,” sindir Jono warga Tanjung Morawa yang merasa kesal atas ucapan PJ bupati ini.
Selain itu, Jono juga mengakui selama memimpin Deli Serdang ini terus terang ia menjadi yakin bahwa Wiriya tidak sungguh-sungguh membuka kebobrokan keuangan yang ada di pemkab Deli Serdang ini.
Lihat saja, kasus korupsi pembegalan dana BOK yang terjadi di dinas kesehatan Deli Serdang bukan di usut malah anehnya mantan sekda kota Medan ini seakan akan menjadikan dr Asriludin anak mas.
“Kok malah Kadis korupsi jadi anak ema. saya menduga bahwa Wiriya ini mendukung Asriludin menjadi bupati kedepannya. Muak kali aku lihat kinerja bupati ini kok dia gak netral dan melakukan pengusutan malah sebaliknya dasar mental tempe juga,” cecarnya.
Dikatakan Jono lagi, sebagai putra Deli Serdang saya merasa malu melihat pelaku korupsi malah di pelihara di kabupaten ini dan anehnya di puja puja pula lagi. Lihat saja di instragram pemkab Deli Serdang, Pj Bupati Deli Serdang Wiriya dan Kadis Dinas Kesehatan Deli Serdang dr Aci malah jalan bersama. Padahal masyarakat ingin melihat terobosan yang akan dilakukan PJ bupati ini.
Kedepannya, Jono bersama kawan-kawannya akan melakukan aksi memprotes Pj Bupati Wiriya karena dinilai mendukung kasus korupsi yang kini bagai gunung es di dinas kesehatan Deli Serdang.
Ada beberapa kasus memang menjadi perhatian publik. Diantaranya pembegalan dana BOK juga hingga kini sudah satu tahun lebih dana BLUD di puskesmas belum juga di berikan kepada ASN yang bekerja di puskesmas yang ada di pemkab Deli serdang.
Diakhir pembicaraan, Jono sebagai warga Deli Serdang memohon kepada ketua partai agar jangan memberikan mandat kepada Asriludin Tambunan untuk maju menjadi bupati Deli Serdang. Para ketua ketua partai yang ada di pusat dipersilakannya untuk turun ke lapangan melihat sosok itu.
“Jangan hanya karena cuan kalian memberikan mandat kepadanya padahal masyarakat sebagai Besar melihatnya sudah muak karena mampu membeli penegak hukum sehingga perbuatannya selalu direstui walau itu merugikan negara,” tutupnya.
Sebelumnya l,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang pada tahun 2023, masih menyisakan utang sekitar Rp 200 miliar kepada rekanan dalam pengerjaan proyek.
Menyikapi hal itu, Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman mengungkapkan bahwa utang tersebut, harus dibayarkan menggunakan APBD tahun 2024.
“Utang merupakan belanja wajib yang wajib untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. Kalau tadi disebutkan tahun 2023, maka itu akan ditampung di 2024,” sebut Wiriya kepada wartawan, Rabu (24/4/2024) silam.
Wiriya menjelaskan pihaknya, akan melihat posisi anggaran terlebih dahulu. Sehingga ia berharap utang-utang tersebut, dapat dilunasi sesuai dengan prosedur dan aturan berlaku selama dia menjabat sebagai Pj Bupati Deli Serdang.
“Sementara APBD 2024 kan sudah ditetapkan, berarti ada mekanisme yaitu pergeseran atau perubahan anggaran,” ucap Wiriya, yang juga menjabat sebagai Sekda Kota Medan.
Wiriya mengaku sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Deli Serdang sudah melakukan pergeseran anggaran, bertujuan untuk membayar utang tersebut.
“Nah nanti saya kan baru bekerja, sehingga nanti saya akan lihat dulu. Saya yakin teman-teman yang sudah di Deli Serdanhpun katanya sudah melakukan pergeseran itu untuk membayar utang itu,” ungkapnya.
Wiriya mengatakan akan melakukan pembinaan terhadap penggunaan APBD, dengan memiliki sisi pendapatan dan pembiayaan, serta sisi belanja yang harus seimbang atau balance, antara APBD dan pengeluaran.
“Kalau sisi pendapatannya tidak mencapai target maka harusnya sisi belanja juga harus dievaluasi, supaya tidak terjadi defisit anggaran. Kalau ini sudah terjadi bagaimana kita meyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.II Gom