AKTUALONLINE.co.id TULUNGAGUNG |||
Ratusan massa yang tergabung dalam gerakan Pejuang Gayatri menggelar aksi demonstrasi serentak di dua titik strategis: Kantor BPN dan halaman DPRD Tulungagung,Kamis (11/9).
Mereka membawa satu pesan tegas: “20 tuntutan rakyat bukan sekadar aspirasi, tapi mandat perubahan.”
Sejak pagi, orasi bergema lantang di bawah pengawalan aparat. Poster-poster tuntutan dikibarkan, genderang perjuangan ditabuh, dan semangat massa terus menyala. Tokoh aksi, Ahmad Dardiri, tampil di hadapan pejabat daerah, menyuarakan keresahan rakyat atas ketimpangan hukum, ekonomi, birokrasi, dan sosial budaya.
“Kami hadir untuk menegakkan keadilan. Dua puluh tuntutan ini adalah suara rakyat yang tak bisa ditawar,” tegas Dardiri.
Inti Tuntutan Pejuang Gayatri:
– Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi
– Penindakan KKN di seluruh sektor pemerintahan
– Penghentian galian C di DAS Brantas
– Perlindungan LP2B dan petani dari alih fungsi lahan
– Pembubaran Dewas RSUD dr. Iskak yang dinilai tidak sah
– Penyelesaian konflik TORA di Desa Ngepoh
– Transparansi APBN/APBD dan penghapusan pungli
– Rekrutmen aparatur berbasis merit, bukan relasi kuasa
– Akses permodalan untuk UMKM, petani, dan nelayan
– Stabilisasi harga kebutuhan pokok
– Perlindungan buruh dan kelompok rentan
– Pendidikan dan layanan kesehatan yang adil dan inklusif
– Penolakan diskriminasi dan intoleransi
– Pelestarian budaya lokal dan kebebasan berekspresi
Aksi berlangsung damai namun penuh tekanan moral. Massa mendesak Ketua DPRD, Marsono, S.Sos., untuk menyuarakan tuntutan ini ke forum legislatif dan pemerintah pusat.
Dardiri menutup dengan peringatan keras:
“Jika suara rakyat diabaikan, kami akan kembali turun dengan kekuatan lebih besar.”
Aksi ini menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dua puluh tuntutan yang dikibarkan bukan sekadar daftar aspirasi, melainkan akumulasi kekecewaan yang menuntut keberpihakan nyata.||| Dodik S
Editor : Zul
